Apalagi saat isu reshuffle menguat justru ada menteri yang melakukan politicking. Yakni melaporkan menteri lain dengan bermodal rekaman pembicaraan menteri yang cenderung merendahkan Presiden Jokowi.
Hajri menegaskan politicking semacam ini sangat buruk di mata rakyat. Apalagi reshuffle kabinet sebenarnya adalah hak prerogatif Presiden.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karena itu, imbuh Hajri, seharusnya reshuffle tidak perlu dilakukan. Baginya momentum untuk melakukan reshuffle kabinet sudah kedaluwarsa.
"Karena momentum untuk melakukan reshuffle sudah lewat. Dengan adanya tindakan yang sangat tidak elok, jika masih layak dipertahankan maka dipertahankan. Agar situasi politik tidak larut berkepanjangan begitu lama, tapi jika memang perlu dilakukan maka segera dilakukan," saran Hajri.
Hajri menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan memberikan petunjuk yang lebih jelas ke menterinya. "Lebih baik memberikan petunjuk kepada para menteri, daripada kalau mengganti yang baru saja akan lebih lama lagi, politik ekonomi akan semakin panjang," pungkasnya. (van/nrl)











































