"Enough! Sudah cukup, jangan dimunculkan lagi pembahasan mengenai dana aspirasi itu. Jika ingin serius membangun politik secara beradab, cukup berikan parpol itu dana yang dibutuhkan, tapi dengan syarat diberikan tanggung jawab kepada Negara," kata peneliti LIPI Siti Zuhro usai mengikuti acara Silaturahmi Intelektual Muhammadiyah di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (1/7/2015).
Siti menilai dana aspirasi untuk anggota DPR itu rawan diselewengkan. Saat ini saja, masih kata Siti, sudah lebih dari 300 kader parpol yang masuk penjara karena penyalahgunaan uang Negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun DPR sepertinya memang tutup telinga atas banyaknya kritik terkait dana aspirasi. Hari ini, DPR menggelar paripurna membahas usulan program untuk dana aspirasi atau yang disebut Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP).
Dalam paripurna hari ini, NasDem yang menolak dana aspirasi itu walk out tak mau ikut membahas program usulan. Hanura menyuarakan penolakan, dan Fraksi Partai Demokrat tak memasukkan usulan. Sementara PDIP tak menghadiri paripurna tersebut.
(tor/van)











































