PKB: Reshuffle Kabinet Mesti Perkuat Stabilitas Politik dan Ekonomi

Jakarta - Presiden Joko Widodo dikabarkan akan segera melakukan reshuffle terhadap menteri di Kabinet Kerja. Jika reshuffle dilakukan maka kebijakan itu mesti membuat politik dan ekonomi lebih stabil bukan sebaliknya.

"Kinerja menteri dan kondisi politik ekonomi selama 7 bulan harus menjadi pelajaran penting bagi presiden dalam mengambil kebijakan reshuffle," kata Wasekjen DPP PKB Daniel Johan di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2012).

Daniel mengacu fakta yang terjadi bahwa sektor perekonomian Indonesia mengalami penurunan. Dia tak ingin menjelang reshuffle justru muncul upaya sistematis yang ingin memisahkan Presiden Jokowi dari akar partai pengusungnya.

"Jika ini terjadi akan semakin melemahkan dan membahayakan pemerintahan Kabinet Kerja. Bila terjadi maka reshuffle justru membuat stabilitas politik dan ekonomi menurun," sebut politisi asal Kalimantan Barat itu.

Lanjutnya, terkait penempatan posisi menteri yang baru, ia berharap hal ini menyesuaikan tujuan konsep Nawacita.
Presiden Jokowi mesti berani memperlihatkan hak prerogatifnya sebagai pimpinan negara.

Kejadian salah seorang menteri yang menghina Presiden diharapkan juga agar tak terulang kembali. Kabinet menteri sebagai pembantu harus solid agar kinerja pemerintahan juga terlihat.

"Bila Presiden Jokowi ingin pemerintahannya mampu memperbaiki keadaan maka presiden harus benar-benar menggunakan hak prerogatifnya," tegasnya. (hty/bal)