PDIP: Antikorupsi Jadi Materi Pokok Sekolah Calon Kepala Daerah

Jakarta - Sekolah partai calon kepala daerah yang dilaksanakan PDIP sudah mulai berjalan. Materi sekolah itu di antaranya adalah menciptakan pemerintahan daerah yang efektif dan bebas dari korupsi.

“Secara khusus dibahas bagaimana rancangan politik anggaran yang bebas korupsi dan secara efektif memperjuangkan kepentingan rakyat dengan memperjuangkan belanja publik jauh lebih besar daripada belanja aparatur. Materi ini dibawakan oleh salah seorang guru besar dari Universitas Gadjah Mada,” ujar Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pariera di Jakarta, Selasa (30/6/2015).

Untuk materi antikorupsi, PDIP menyiapkan sejumlah kepala daerah berpengalaman membuat sistem antikorupsi. Ada Gubernur Kalteng Teras Narang yang dinilai sukses menjalin hubungan dengan KPK, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang memiliki tagline anti korupsi, dan Eva Kusuma Sundari yang membawakan materi khusus pemerintahan antikorupsi.

Sekolah partai itu, untuk angkatan pertama, diikuti 137 calon kepala daerah yang berasal dari 25 provinsi dan 99 kabupaten/kota yang akan maju dalam pilkada serentak pada 9 Desember 2015 mendatang.

Andreas menambahkan aspek-aspek pencegahan korupsi juga dibahas, dengan cara yang bersifat produktif, misalnya memberikan insentif beasiswa, atau promosi bagi pegawai negeri sipil yang terbukti jujur dan berprestasi. Juga dibahas bagaimana cara-cara yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk aparatur pemerintahan, melalui gerakan antikorupsi.

“Dengan sekolah partai tersebut maka para calon kepala daerah yang dilatih akan memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan mengabdi kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara,” ujar Andreas.

Atas langkah PDIP ini, kemarin, Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan apresiasi terhadap sekolah kepala daerah PDIP. Namun, ICW mengimbau agar materi antikorupsi juga masuk dalam kurikulum sekolah tersebut.

"Kami minta materi antikorupsi dimasukan dalam kurikulumnya," kata peneliti hukum ICW Donal Fariz di Jakarta, Senin (29/6).

Donal berharap sekolah kepala daerah yang dilakukan oleh PDIP dapat menjadi contoh partai lain. Ia menilai selama ini partai tidak memberikan pendidikan kepada kadernya terutama saat pilkada berlangsung. (tor/tor)