Soal Pemotongan Dana Thai Selatan, Thaksin Terus Dikecam

Jakarta - Perdana Menteri (PM) Thailand Thaksin Shinawatra terus mendapat kecaman atas rencananya untuk memotong anggaran dana pembiayaan bagi desa-desa di wilayah Thailand selatan. Alasannya, desa-desa itu bersimpati kepada para gerilyawan separatis.Perwakilan dari sejumlah kelompok LSM menandatangani surat terbuka yang ditujukan bagi Thaksin. Mereka menuntut Thaksin untuk membatalkan rencana kontroversialnya itu. Demikian seperti diberitakan AFP, Senin (21/2/2005).Sesuai rencana tersebut, Thaksin belum lama ini memerintahkan untuk membagi sekitar 1.500 desa menjadi zona "merah", "kuning" atau "hijau" sesuai dengan level simpati mereka terhadap pemberontak atau dukungan mereka kepada otoritas.Lebih dari 350 desa zona merah akan mendapat pemotongan dana negara yang besar, sehinngga uang para pembayar pajak tidak akan digunakan untuk mensponsori terorisme. Demikian dikatakan Thaksin saat mengumumkan kebijakan yang sangat kontensius itu pekan lalu.Banyak kalangan menganggap kebijakan itu akan mendorong terjadinya lebih banyak kekerasan di wilayah konflik Thailand selatan. "Kami memandang gagasan itu tidak adil bagi rakyat yang tinggal di desa-desa zona merah dan akan menimbulkan kesulitan lebih banyak dalam menyelesaikan masalah di selatan," ujar seorang aktivis dari kelompok Peace and Reconciliation Network.Bahkan langkah Thaksin tersebut disebut tidak konstitusional karena mendiskriminasikan penduduk lokal. PM Thaksin menanggapi dengan ketus semua kritikan terhadap dirinya. "Para pengritik tidak punya detil lengkap mengenai rencana saya, tapi mereka sudah bilang bahwa itu tidak konstitusional," kata Thaksin kepada wartawan di Bangkok. "Kalian harus memahami situasi keseluruhan, tidak hanya mengritik saja," cetus pemimpin negeri Muangthai itu.Ketika wartawan bertanya apakah ia akan merevisi rencana tersebut, Thaksin balik bertanya: "Apa yang harus kami lakukan? Memberi mereka uang sehingga mereka bisa membeli bom?"Sekitar 600 orang telah tewas akibat berbagai kekerasan di wilayah Thailand selatan, yang didominasi warga Muslim, sejak Januari 2004 lalu. (ita/)