Helikopter Malaysia Mendarat Ilegal di Pos Sebatik, TNI Geram

Jakarta - Tak cukup melanggar wilayah perbatasan di laut, kini Malaysia melakukan pelanggaran di wilayah udara dan darat. Sebuah helikopter Malaysia dilaporkan mendarat ilegal di pos pengamanan perbatasan (pamtas) di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara.

Pesawat sipil dengan logo Grand 9M-YMH diketahui menerobos wilayah kedaulatan Indonesia di Pulau Sebatik pada Minggu (28/6) kemarin. Setelah sempat hanya berkeliling-keliling melintasi Pos Koki, helikopter sipil tersebut tiba-tiba mendarat di helipad yang berada di Pos Pamtas RI-Malaysia Yonif 521/Dadaha Yudha (DY).

"Kejadian pukul 08.43 Wita. Teman-teman dari TNI AD yang menjaga patok-patok tapal batas melihat heli melintas. Anak-anak kan tahu kalau punya kita atau bukan. Itu dicek memang bukan punya kita. Tahu-tahu dia mendarat di Pos Aji Kuning," ungkap Danlanud Tarakan Letkol Pnb Tiopan Hutapea saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (29/6/2015).

Personel Pamtas pun lantas mencoba mendatangi dan meminta awak helikopter beserta penumpang untuk turun dan memberikan keterangan. Sayangnya hanya dalam waktu 3 menit, heli tersebut terbang meninggalkan Pos Aji Kuning.

Tiopan pun mendapat informasi mengenai pelanggaran ini dan lansung berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Ia pun juga sudah melaporkan informasi tersebut kepada Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Pangkohanudnas) dan Panglima Komando Operasi TNI AU II, dan Pangdam VI Mulawarman Kaltim.

"Saya sudah telepon Bandara Nunukan, helinya nggak lapor alias nggak calling ke Nunukan Tower. Jadi dia sudah tidak ada security clearance juga nggak calling/silent flight. Landing di pos pamtas TNI AD pula," tukas Tiopan.

Sayangnya pihak TNI AU tak bisa melakukan pengejaran langsung sebab di wilayah Kaltara tidak ada pesawat tempur yang stand by. Dari informasi yang didapat, kemungkinan helikopter tersebut bermaksud menurunkan penumpang.

"Saya sebagai Danlanud sudah melapor ke pimpinan untuk menindaklanjuti hal ini. Ini sudah soal harga diri dan martabat negara," pungkasnya.

(elz/mad)