Sekolah Partai PDIP Diharapkan Jadi Jembatan Aspirasi Publik ke Partai

Jakarta - PDIP membuka sekolah politik untuk calon kepala daerah. Sekolah politik ini diharapkan bisa menjadi jembatan penghubung aspirasi publik dengan kepentingan partai.

"Sekolah partai calon kepala daerah PDIP Perjuangan menjadi salah satu pelopor untuk  mengintegrasikan harapan publik dengan kepentingan partai politik harus diapresiasi sebagai bagian dari terobosan politik," kata Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran Muradi saat dihubungi, Senin (29/6/2015).

Menurut Muradi, selama lebih dari 17 tahun reformasi, atau setelah sebelas tahun pelaksanaan Pilkada langsung, masih ada gap politik antara partai pengusung calon dengan harapan publik. Oleh karenanya, dia menyambut positif sekolah politik PDIP tersebut.

"Seolah demokrasi lokal dan langsung itu hanya memfungsikan partai politik sebagai pengusung semata, dengan tetap membebankan kreasi dan program pada figur calon kepala daerah. Sementara kefungsian parpol berhenti saat jago yang diusungnya ditetapkan menjadi salah satu calon oleh penyelenggara pemilu," ulas Muradi soal gap antara rakyat dan partai pengusung calon.

Situasi tersebut, menurut Muradi, membuat hubungan antara partai politik pengusung dan publik sebagai pemilih cenderung tidak sinergis. Oleh karenanya, tak heran apabila terjadi sejumlah anomali politik, yaitu pemenang pileg di suatu daerah kemudian kalah telak oleh calon yang diusung partai gurem atau bahkan calon perseorangan.

"Karena itu, sekolah partai calon kepala daerah PDIP Perjuangan menjadi salah satu pelopor untuk mengintegrasikan harapan publik dengan kepentingan partai politik harus diapresiasi sebagai bagian dari terobosan politik," ujar Dosen Sarjana dan Pascasarjana Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran ini

Muradi menyebut ada tiga hal positif yang dapat menjadi penguat mengintegrasikan harapan publik dan kepentingan partai politik, yakni; pertama, ideologi partai politik dapat menjadi ruh dari sejumlah program yang disesuaikan dengan kondisi dan dinamika tingkat lokal.

"Warna ideologi partai tersebut harus menjadi pondasi antara harapan publik dengan tujuan dari partai pengusung yang terimplementasi dalam visi dan misi calon kepala daerah," ungkapnya.

Kedua, kata dia, figur calon kepala daerah tidak lagi hanya dipakai untuk menggaet suara karena popularitasnya, tanpa mempertimbangkan kualitas figur. Pada konteks ini, calon kepala daerah yang diusung harus memiliki kompetensi yang baik.

Ketiga, sekolah politik ini bisa menggerakkan mesin partai menjadi lebih solid memenangkan calon kepala daerah. "Pada konteks ini, partai harus bersungguh-sungguh untuk melakukan pengawasan dan kontrol agar kader dan pengurus bekerja dalam pemenangan calon kepala daerah yang diusung tersebut," ujar Muradi.

Seperti diketahui, PDIP secara resmi telah membuka sekolah partai untuk calon kepala daerah angkatan pertama, yang akan mengikuti pilkada serentak pada akhir tahun ini. Acara pembukaan itu dilakukan di Gedung DPP PDI Perjuangan, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dengan dihadiri ratusan kader dan calon kepala daerah, Minggu (28/6). (rni/tor)