Rapat KIH Berkali-kali Batal, Jokowi Hindari Parpol Bahas Reshuffle?

Jakarta - Isu reshuffle akan dilakukan usai Lebaran kian kuat. Namun di tengah kuatnya isu itu, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebagai penyokong pemerintah malah berkali-kali tak jadi rapat. Ada apa?

Elite-elite KIH biasanya rapat dengan Presiden Jokowi di Istana Negara hampir setiap sebulan sekali. Rapat biasanya digelar di Istana Negara, diikuti ketua umum, sekjen, dan ketua fraksi-fraksi KIH, serta Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Rapat-rapat KIH selalu membahas isu strategis. Membahas soal ekonomi, pengangkatan pejabat, dan hal-hal penting lainnya. Namun jelang reshuffle kabinet sekarang ini, rapat itu sudah dua kali dibatalkan.

Sekjen NasDem Patrice Rio Capella membenarkan membenarkan soal beberapa kali batalnya rapat KIH. Namun dia menyebutnya tertunda. Rio tak tahu pasti alasannya. Hanya secara diplomatis dia menyebut kesibukan Presiden dan Wapres serta para ketum KIH menjadi kendala.

Untuk bulan ini, awalnya KIH dan Presiden akan rapat pada Sabtu (20/6) dua pekan lalu. Namun rapat itu ditunda karena Presiden Jokowi sedang ada di Bangka Belitung. Rapat pun dijadwalkan ulang ke pekan berikutnya. Namun hingga Minggu (28/6) kemarin tak ada rapat KIH yang digelar.

"Ya. Karena Presiden sibuk. Para pimpinan partai juga sibuk," kata Rio saat ditanya soal tak kunjung terlaksananya rapat KIH, Senin (29/6/2015).

Rio pernah membenarkan bahwa rapat KIH bulan ini akan membahas soal reshuffle kabinet. Namun dengan tak kunjung digelarnya rapat, pembahasan reshuffle antara parpol penyokong pemerintah dengan Jokowi pun belum bisa terlaksana.

Presiden Jokowi sepertinya menghindari acara buka bersama dengan parpol. Sejauh ini, Jokowi hanya menghadiri acara buka bersama dengan petinggi-petinggi lembaga Negara.

"Saya tidak tahu persis kalau di partai lain, kalau di NasDem, bertepatan dengan kunjungan Presiden ke Provinsi Babel," ujar Rio soal ketidakhadiran Jokowi di acara bukber NasDem.

Isu pun menyeruak. Presiden Jokowi disebut-sebut ingin menghindari parpol penyokong jelang reshuffle. Presiden ingin berpikir jernih secara mandiri tanpa ada interupsi dari parpol. Parpol-parpol pendukung Jokowi diprediksi akan melobi meminta tambahan kursi, atau paling tidak mempertahankan kursi menteri agar tak dikurangi.

Soal permintaan tambahan kursi ini sudah tercermin dari sikap seorang elite PDIP. Adalah Wasekjen PDIP Achmad Basarah yang menyuarakan penambahan kursi untuk partainya. Basarah meminta PDIP diberi 5 kursi tambahan, hingga totalnya 9 kursi.

"Ketika didesak rekan-rekan wartawan lagi, jadi PDIP ingin mengharapkan berapa kursi, lalu saya menjawab karena saya menyukai angka 5, karena sesuai dengan jumlah sila dalam Pancasila, maka saya mengusulkan agar Presiden mempertimbangkan penambahan jumlah kader PDIP yang akan membantu beliau di kabinet sebanyak 5 orang lagi," ujar Basarah, Rabu (24/6) lalu.

Benarkah Jokowi menghindari parpol? (tor/van)