"Harus direshuffle. Selama masih menjabat menteri, dia harus tunduk, taat, dan loyal, menampakkan dedikasinya pada atasan langsung. Konsekuensi jabatan seperti itu," kata Masinton saat dihubungi, Senin (29/6/2015).
Menurut Masinton, menteri itu sudah cemas akan digeser dari jabatannya sehingga mulai melontarkan berbagai kritik terkait Jokowi yang disampaikan ke orang lain. Padahal, seharusnya kritik itu diucapkan langsung.
"Kalau tidak berkenan pada kebijakan, sampaikan ke presiden, bukan lewat perantara. Menteri secara struktur adalah pembantu presiden," ujar anggota Komisi III DPR ini.
Masinton menuturkan bahwa Presiden Joko Widodo sudah tahu tentang menteri yang bicara tidak pantas itu. Sepengetahuan Masinton, baru ada 1 menteri yang dimaksud.
"Presiden tahu. Kebiasaan presiden kita kan tidak reaksioner, didengarkan saja," ucapnya.
Masinton menyebut menteri tersebut bukan berasal dari partai pengusung, melainkan berlatarbelakang profesional. Apakah desakan dan tudingan pada menteri nonpartai ini karena PDIP menginginkan tambahan jatah menteri?
"Enggak. PDIP itu kapan diminta presiden, umpama minta disiapkan kader-kader PDIP 100 orang. Nah 100 orang itu langsung disiapkan. Partai mempersiapkan kader-kadernya," ungkap Masinton.
(imk/van)











































