.webp)
Adalah Wasekjen PDIP Achmad Basarah yang menjadi motor pemberi tekanan ke Jokowi soal reshuffle kabinet. Terkait reshuffle, Basarah menyatakan Pemerintahan Jokowi-JK belum menunjukkan keberhasilan.
"Kita melihat tujuh bulan jalannya pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden JK belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan," tutur Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah di Kantor PDIP, Jl Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (28/6/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun jika ditarik ke belakang, pernyataan Basarah ini bisa jadi terkait dengan permintaannya untuk menambah kursi menteri bagi partainya.
"Ketika didesak rekan-rekan wartawan lagi, jadi PDIP ingin mengharapkan berapa kursi, lalu saya menjawab karena saya menyukai angka 5, karena sesuai dengan jumlah sila dalam Pancasila, maka saya mengusulkan agar Presiden mempertimbangkan penambahan jumlah kader PDIP yang akan membantu beliau di kabinet sebanyak 5 orang lagi," ujar Basarah, Rabu (24/6) lalu.
Menurut Basarah, permintaan tambah kursi ini wajar. Dia menggunakan asas proporsionalitas kursi parpol di parlemen. Dia merasa jumlah kursi PDIP, yang saat ini jumlahnya 4 -- sama dengan NasDem -- kurang banyak. Seharusnya, kata Basarah lagi, PDIP dijatah 12 kursi. Namun dia menyadari jumlah itu kebanyakan sehingga 'hanya' meminta tambahan 5 kursi lagi.
Namun sikap Basarah itu buru-buru diluruskan politikus PDIP Pramono Anung. Mantan Sekjen PDIP itu menegaskan permintaan Basarah itu bukan sikap resmi PDIP.
"Yang pertama, secara formal PDIP tidak pernah minta lima. Ada satu-dua anggota berpandangan seperti itu, dalam demokrasi sah sah saja," kata Pramono Anung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/6).
(tor/van)
