Dukungan DPR Lemah, PDIP Ingin Jokowi Rekrut Menteri dari KMP

Jakarta - PDIP menilai kocok ulang (reshuffle) kabinet merupakan suatu kebutuhan pemerintahan dewasa ini. Reshuffle bisa dilakukan juga untuk mengakhiri ketegangan Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPR RI.

Reshuffle bisa dilakukan lewat langkah yang juga bisa memperkuat dukungan terhadap pemerintahan dari parlemen pusat, caranya yakni dengan merekrut menteri dari KMP. Jokowi diharapkan bisa mempertimbangkan hal ini.

"Kalau Pak Jokowi ingin reshuffle kabinet, maka kebutuhan dukungan politik di parlemen menurut hemat kami adalah suatu kebutuhan," kata Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah di Kantor PDIP, Jl Lenteng Agung, Jakarta Pusat, Minggu (28/6/2015).

Solusi merekrut kalangan KMP menjadi menteri merupakan jawaban dari kenyataan, bahwa pendukung pemerintahan memang kalah di parlemen DPR. Idealnya, dukungan kepada pemerintahan adalah minimal sebesar 50 persen plus satu.

"Posisi KIH sebagai pendukung dan pengusung bukan pada posisi mayoritas di DPR, sehingga dukungan ke Jokowi juga tidak maksimal. Itu berimplikasi pada hubungan antara pemerintah dan parlemen," kata anggota DPR ini.

Jokowi diharapkan Basarah harus realistis dengan praktek bernegara sistem presidensiil tapi malah bercitarasa parlementer ini. Situasi ini tak stabil dan tentu harus dipastikan solusinya.

"Fakta politiknya, delapan bulan pemerintahan kita stagnan. Salah satu penyumbang terbesar stagnasi ini adalah faktor politik. Pasca Pilpres terjadi turbulensi politik, KMP merasa Pilpres belum selesai sehingga berlanjut ke parlemen, salah satu korbannya adalah PDIP," kata Basarah.

PDIP sebagai partai pemenang Pemilu Legislatif 2014 justru tak mendapat perwakilan kursi Pimpinan DPR dan MPR. Disebut Basarah, kala itu turbulensi politik terjadi hampir tiga bulan. (dnu/van)