Kerja Menteri PMK Dipertanyakan

Jakarta - Isu Reshuffle kabinet kerja Presiden Joko Widodo dikhawatirkan menjadi propaganda di kalangan elit politik karena sektor yang banyak mendapat sorotan adalah kementerian di sektor perekonomian yang mayoritas diisi oleh profesional. Padahal menteri-menteri dari politisi juga dinilai tak sedikit yang bermasalah.

"Jangan sampai isu reshuffle ini karena besarnya kebanyakan di sektor ekonomi yang mayoritas diisi kalangan profesional dimanfaatkan oleh politisi," ungkap pengamat dari Populi Center, Nico Harjanto dalam diskusi publik di Gado-gado Boplo, Jl Gereja Theresia, Menteng, Jakpus, Sabtu (27/6/2015).

Nico khawatir, dengan banyaknya bidang yang diisi profesional mendapat rapor merah, maka bisa dijadikan senjata bagi politisi untuk mengisi jabatan menteri yang dimaksud. Nantinya, kata Nico, akan ada anggapan dari politisi bahwa para profesional tidak mampu bekerja.

"Ini jadi justifikasi partai-partai yang menyatakan profesional nggak bisa kerja jadi harus diisi oleh politisi. Padahal kita tahu politisi-politisi juga banyak masalah. Kita tahu di bidang Polhukam, Pemberdayaan Kemanusiaan dan Kebudayaan (PMK) itu selama 8 bulan terakhir ini kita belum merasakan adanya suatu perubahan yang agak bagus, bahkan di sektor Polhukam ada banyak kontroversi dan kegaduhan," jeas Nico.

Jabatan menteri disebut Nico bukan soal jatah-jatahan parpol, namun tentang siapa pihak yang paling bisa membantu presiden mewujudkan visi misinya. Bahkan Nico menyindir PDIP yang sebelumnya meminta tambahan jatah menteri, termasuk mengenai kinerja menteri-menteri dari PDIP yang dinilai kurang seperti Menteri PMK Puan Maharani.

"Ini bukan masalah jatah-jatahan, kabinet bukan saham. Kalau kerjanya nggak bener buat apa dipertahankan? Ini dibilang jatah kurang lima, jangan terfokus di menteri ekonomi. Orang parpol pun banyak yang tidak bener kinerjanya. Lihat saja Menkum dan HAM kinerjanya apa? Lalu menteri PMK itu, kinerjanya apa?" tukas Nico disambut tawa peserta yang hadir dalam dialog.

"Bukan masalah jatah-jatahan, ini bukan memberikan masalah yang baik. Kalau mereka punya sistem karir yang bagus, boleh saja diusulkan. Jangan sampai jobseeker yang berdarah biru malah diusulkan," imbuhnya. (elz/gah)