Pengamat: Bagi Masyarakat, Reshuffle Hanya Bikin Kehebohan Baru

Jakarta - Isu reshuffle Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dianggap bukan prioritas bagi rakyat kecil. Untuk itu, jika ingin melakukan perombakan di kabinetnya, Jokowi dinilai perlu memperhatikan timing yang pas.

"Kalau kalangan bawah nggak peduli siapa menterinya, yang penting presidennya. Yang penting harga pasar stabil," ujar akademisi Budiarto Shambazy di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakpus, Sabtu (27/6/2015).

Permasalahan reshuffle disebut pria yang akrab dipanggil mas Baz ini justru lebih banyak disoroti oleh kalangan menengah ke atas. Ini pun juga tak terlepas dari permasalahan ekonomi atau pasar.

"Kita khawatir ini orang mau ambil apa sih dari kementerian ini. Kita belajar dari kasus korupsi sapi. Ada kekhawatiran kalau kementerian ini nggak diganti pasar bisa negatif lho. Mereka perlu orang, perlu tokoh. Masalahnya sekarang untuk kalangan bawah, mereka nggak peduli, siapapun menterinya," kata wartawan senior itu.

Terlepas dari keinginan masyarakat, ada anggapan yang menurut Mas Baz, salah satu alasan munculnya isu reshuffle ini adalah karena keinginan partai politik. Ia juga memperkirakan Jokowi tak akan mereshuffle kabinetnya dalam waktu dekat ini. Kemungkinan besar setelah Idul Fitri atau menunggu usia kepemimpinannya memasuki satu tahun.

"Bagi masyarakat reshuffle hanya membuat kehebohan baru, jadi harus hati-hati. Kalau lihat dari kondisi ekonomi, kelambatan kita ini memang menjadi tanggung jawab menteri-menteri yang berkecimpung di sana. Pak Jokowi lebih ke tunggu satu tahun baru reshuffle," ujarnya.

Sementara itu menurut Ketua Populi Center Nico Harjanto, reshuffle perlu dilakukan dengan mempertimbangkan timing yang pas. Kapanpun waktunya, disebut Nico presiden sangat penting dalam mengelola isu tersebut.

"Kapanpun reshuffle dilakukan itu tetap ada plus minusnya. Kalau setahun itu terlambat kalau kita melihat keterlambatan ekonomi, presiden akan dinilai kurang responsif dalam melihat perkembangan ekonomi. Tapi kalau setelah lebaran ada beberapa yang menilai itu terlalu cepat, kenapa ga tunggu setelah setahun?," ungkap Nico dalam kesempatan yang sama.

Pengelolaan isu yang tepat diperlukan agar reshuffle tidak menjadi momok kegaduhan baru maupun terseret menjadi isu politik. Bagi Nico, waktu yang paling tepat untuk reshuffle memang adalah setelah Idul Fitri.

"Tapi kalau mau dilakukan setelah lebaran saya kira yang paling ada momentum. Setelah ada lebaran, suatu event besar. Presiden bisa melaukan evaluasi apakah memang menteri-menteri yang bekerja di sektor misalnya ekonomi atau transportasi itu bisa bekerja dengan baik atau tidak," tuturnya.

"Kalau bisa bekerja dengan baik selama lebaran tentu itu bisa dipertimbangkan untuk direshuffle, mungkin hanya reposisi. Tapi kalau ada masalah besar saat lebaran, mungkin itu alasan penguat supaya reshuffle segera diadakan tanpa menunggu setahun," pungkas Nico. (elz/dhn)