.webp)
"Harusnya yang dipilih jadi menteri, birokrat dari dalam kementerian. Alasannya karena mereka tahu bagaimana kondisi kementeriannya karena orang dalam," ungkap akademisi Budiarto Shambazy dalam dialog Perspektif Indonesia di Gado-gado Boplo, Jl Gereja Theresia, Menteng, Jakpus, Sabtu (27/6/2015).
Meski begitu, menurut pria yang akrab dipanggil Mas Bas itu, jika pun menteri diambil dari orang di luar kementerian yang dimaksud, presiden harus memastikan orang tersebut memiliki kinerja yang bagus. "Kalau mau diambil dari luar sebenarnya nggak apa-apa asal mampu," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kenapa selalu yang bicara reshuffle khususnya kalangan menengah ke atas? Karena kita khawatir ini orang mau ambil apa sih dari kementerian ini. Kita belajar dari kasus korupsi sapi. Atau jika kementerian ini masih dipimpin dia pasar bisa negatif," ujar Budiarto.
"Kalau kalangan bawah nggak peduli siapa menterinya, yang penting presidennya. Yang penting harga pasar stabil," sambung jurnalis senior itu.
Terlepas dari adanya kekurangan, Budiarto menilai pemerintahan saat ini sudah lebih baik dibanding pemerintahan sebelumnya. Itu terlihat dari berbagai kemajuan yang ada.
"10 tahun ke belakang di periode sebelumnya nggak ada apa-apa, autopilot aja. Kalau sekarang dalam beberapa bulan saja udah jalan. Pembangungan pelabuhan-pelabuhan, double track kereta. Paling nggak something is going on," tutur Budiarto.
Senada dengan Budiarto, mantan Sekretaris Menteri BUMN Said Didu juga setuju jabatan menteri paling baik diisi oleh kalangan birokrat. Ia pun menganggap Jokowi memerlukan menteri-menteri yang sangat capable sebab mantan DKI 1 itu memiliki program-program besar.
"Presiden hatinya oke nyalinya besar tapi butuh sistem yang bagus jadi pasar akan menilai benar. Jadi butuh pembantu yang bisa memikul sistem-sistem besar itu sebab program-programnya presiden besar-besar," jelas Didu di lokasi yang sama.
"Minimal kalau birokrat jadi menteri tidak harus ada yang membuatkan pidato," tutupnya dengan canda.
(elz/dhn)
