Ini Kementerian yang Dinilai Riskan Jika Diisi Oleh Politisi

Jakarta - Isu reshuffle kabinet yang kian santer terus menjadi perhatian dari beberapa kalangan. Sejumlah pihak pun lantas menerka siapa dan kementerian mana yang akan 'diotak-atik' Presiden Joko Widodo. Sejumlah kementerian dinilai riskan jika diisi oleh politisi.

"Harusnya presiden dan wapres menentukan kriteria dulu untuk kementerian, tapi ini nggak. Dampaknya semua orang bisa ngerasa jadi menteri," ungkap mantan Sekretaris Menteri BUMN M Said Didu, Sabtu (27/6/2015).

Hal tersebut diungkapkan Didu dalam dialog interaktif bertajuk 'Menteri Politisi dan Bukan, Bagus Mana?' di Gado-gado Boplo, Jl Gereja Theresia, Menteng, Jakpus. Menurutnya, ada beberapa kementerian dan lembaga negara yang seharusnya tidak diisi oleh menteri dari partai politik.

"Sejelek-jeleknya zaman Pak Harto, soal menterinya orang akan bilang 'oh pantes'. Kalau sekarang 'kok dia'. Itu lebih dari 50 persen," kata Didu.

"Ada kementerian dan lembaga yang tidak boleh diisi oleh orang parpol karena bisa dibelokkan untuk kepentingan-kepentingan. Kementerian pertanian sebaiknya jangan, Kemenkes, pendidikan, PU, Kemensos, ESDM," tutur birokrat senior itu.

Untuk itu, Didu pun memberi saran kepada Presiden Jokowi dan Wapres JK untuk menentukan kriteria terhadap masing-masing kementerian. Jika ada kementerian yang tidak diperbolehkan dijabat politisi, disebut Said bukan berarti parpol tidak bisa berpartisipasi. Parpol bisa menunjuk tokoh non parpol yang berkompeten.

"Kalau mau reshuffle Pak Jokowi dan Pak JK tetapkan dulu lah kriterianya, kompetensi terhadap masing-masing kementerian atau lembaga. Mana yang bisa diisi oleh parpol mana yang nggak? Tapi baik parpol maupun non parpol, musuh utama adalah ketika dia mengejar popularitas tidak berbasis non value," tukas Didu.

Sementara itu menurut Ketua Populi Center, Nico Harjanto, dari hasil survei yang dilakukannya, publik diketahui kurang puas dengan kinerja kabinet kerja. Itu merata dari daerah hingga nasional.

"Survei kepuasan terhadap kabinet di bawah 50 persen, walau kepuasan terhadap presiden lebih dari 50 persen. Itu pattern dari nasional sampai daerah," terang Nico dalam kesempatan yang sama. (elz/dhn)