Ahok Disarankan Tetap Gandeng Parpol untuk Maju di Pilgub 2017

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama disarankan tetap menggandeng partai politik saat maju di Pilgub DKI tahun 2017. Tanpa parpol, Ahok dikhawatirkan akan kesulitan mengendalikan Jakarta karena rongrongan politik di dewan.

"Pembangunan itu butuh stabilitas politik yang normal. Saya menyarankan Pak Ahok tidak meremehkan parpol. Kalau perlu dia didukung sebanyak-banyaknya parpol," ujar pengamat politik Alfan Alfian dalam diskusi paparan hasil survei Pusat Data Bersatu (PDB) bertajuk "Tiga Pendekar Siap Merebut Jakarta di Pilgub DKI 2017" di Apartemen Park Royal Jl Gatot Subroto, Jaksel, Jumat (26/6/2015).

Menurutnya serangan politik ke Ahok kerap dilakukan para politikus di DPRD. Ahok saat ini memang non parpol setelah memutuskan hengkang dari Gerindra.

"Kepemimpinan Pak Ahok sekarang tidak normal, ada satu proses politik memposisikan Ahok di luar parpol. Tapi ibarat petinju, Pak Ahok banyak mendapat serangan dari parpol, dapat serangan dari DPRD ini akan menghabiskan energi dan waktu, sebutnya.

Dalam survei PDB, tingkat keterpilihan (elektabilitas) Ahok mencapai 35,8 persen sedangkan tingkat popularitas dan akseptabilitasnya masing-masing  99,3 persen dan 77,5 persen dari seluruh responden.

Dengan modal itu, Ahok dimungkinkan maju kembali pada Pilgub dengan jalur independen. Meski saat ini syarat calon independen sangat berat yakni mengumpulkan dukungan berbentuk fotokopi e-KTP minimal sebanyak 750 ribu lembar.

"Kalau tidak dapat dukungan bisa juga independen tapi lebih berat energi politiknya," sebutnya.

Dari hasil survei tanggal 26 Mei- 1 Juni 2015 dengan 422 responden, dipaparkan pemilih Ahok yakni tingkat pendidikan sarjana dan di atasnya, tingkat ekonomi dengan penghasilan lebih dari Rp 3 juta dan juga dipilih responden yang kebanyakan swing voters alias belum punya pilihan parpol yakni 41,1 persen.

"Soal faktor parpol, karena Ahok independen, berani melawan parpol, bahkan dengan Gerindra berani dan mundur dari partai itu, Ahok menunjukkan perspektif antipartai dan itu merupakan sesuatu yang punya konsekuensi terhadap karir Ahok ke depan," tutur Alfian.

Soal perspektif antiparpol, peneliti senior PDB, Agus Herta Sumarto menyebut, posisi Ahok yang nonparpol disukai warga Jakarta yang kebanyakan tidak menyukai parpol. "Orang-orang yang alergi parpol dukung Ahok. Ahok berantem sama parpol seperti mewakili uneg uneg swing voters," sebutnya.

Menurut Alfian, saat ini Ahok belum bisa digulingkan dengan serangan politik apapun karena. Survei PDB pun menunjukkan 70,8 persen publik menyatakan puas terhadap kinerja Ahok.

Serangan politik memang datang dari DPRD namun dianggap hanya untuk menaikkan posisi tawar parpol di Kebon Sirih.

"Tekanan-tekanan publik, demonstrasi tidak akan bisa menjungkalkan Ahok kecuali kalau proses politik di DPRD, parpol kompak bertujuan melengserkan Pak Ahok, itu bisa. Tapi saat ini parpol menaikan posisi tawar karena bila tujuannya menjatuhkan, pasti sudah jatuh Pak Ahok," sambung Alfian.

Survei PDB dilakukan dengan metode wawancara melalui telepon tanggal 26 Mei- 1 Juni 2015. Respondenya dipilih secara acak sistematis berdasarkan buku telepon yang diterbitkan Telkom. Jumlah sampelnya sebanyak 442 orang dengan margin of error sekitar 4,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (fdn/rvk)