KPK Sarankan Parpol Tekan Biaya Politik

Jakarta - Menteri dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan peningkatan dana parpol 10 kali lipat dari asalnya Rp 108 per suara. KPK menyarankan agar partai politik menekan biaya politik.

"Iya (parpol harus berhemat -red). Masyarakat datang ke TPS nggak bayar kok. Ya nyumbang saja masyarakat datang ke TPS pilih wakilnya, tinggal partai siapkan programnya, sejauh mana kemampuan, kredibiltas, integritasnya jadi masyarakat akan berikan pilihannya, kenapa dia tidak siap bersaing?" ujar Wakil Ketua KPK Zulkarnain usai mengikuti Hari Anti Narkotika Internasional di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Jumat (26/6/2015).

Zulkarnain mengatakan dana parpol perlu pengkajian lebih mendalam dan tidak bisa sederhana. Seharusnya uang rakyat itu digunakan seefektif mungkin, untuk mencapai hasil yang optimal.

"Jadi ya anggaran-anggaran Negara itu harus dikelola secara transparan, dan akuntabel dan siap diaudit baik BPK atau aparat internalnya. Untuk diaudit, perencanaannya itu kan harus jelas, kegiatan apa, program apa, terukur, bermanfaat, itu hal yang utama," jelasnya.

KPK juga menilai parpol perlu ada perbaikan integritas baik secara orangnya mau pun lembaganya. Sehingga titik rawan penyimpangan korupsi harus sedini mungkin harus bisa dipetakan dan dicegah.

"Memang dana parpol ini harusnya transparan, akuntabel, parpol ini kan milik publik. Milik masyarakat jadi harus ada kelihatan dari pengurusnya untuk terbuka kepada publik. Kalau ada masukan publik ya coba mohon diperhatikan kalau masukan benar, ya itu untuk perbaikan," paparnya.

Zulkarnain menyarankan parpol berhemat. Tak perlu menghabiskan banyak dana untuk meraih suara.

"Jadi nggak usah takut, percaya diri saja. Untuk apa hambur-hamburkan uang demikian besar sehingga bisa bermasalah di kemudian hari," tutupnya. (ega/tor)