.webp)
Untuk menyukseskan pencalonan BPK sebagai auditor badan-badan PBB tersebut, KBRI/PTRI Wina telah melakukan pendekatan dengan 50 Dubes, diplomat negara-negara anggota, serta pejabat tinggi IAEA dan UNIDO di Vienna International Center, Wina, Austria, Kamis (25 Juni 2017) waktu setempat.
Ketua BPK Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A, setelah diperkenalkan oleh Kuasa Usaha Ad-interim (KUAI) Febrian A. Ruddyard memaparkan sejumlah pengalaman dan capaian BPK dalam melakukan audit, baik di lingkup nasional maupun internasional.
Dalam hal pengalaman audit di lingkup internasional, BPK telah berpartisipasi dalam berbagai UN Audit Missions antara lain di Kongo, Eritrea, Kosovo, New York dan Aceh.
BPK juga merupakan salah satu inisiator pembentukan ASEAN Supreme Audit Institutions (ASEANSAI) dan menjadi ketua pertama organisasi tersebut.
Saat ini BPK menjabat sebagai ketua Working Group on Environmental Auditing pada International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) dan anggota aktif Asian Organization of Supreme Audit Institutions (ASOSAI) Governing Board.
Dua negara lainnya yakni India dan Filipina, juga mencalonkan diri sebagai Auditor Eksternal IAEA. Pemilihan diharapkan dapat dicapai melalui konsensus pada Dewan Gubernur IAEA sebagai badan pengambilan keputusan IAEA.
"Sekiranya konsensus tidak tercapai, akan dilakukan pemungutan suara pada pertemuan General Conference IAEA sesi ke-59, September 2015 mendatang," ujar KUAI Ruddyard kepada detikcom Kamis malam Waktu Eropa Tengah.
Sementara di UNIDO, lanjut KUAI, terdapat satu kandidat yang juga mencalonkan diri sebagai Auditor Eksternal yakni Jerman.
Pemilihan auditor eksternal UNIDO akan berlangsung pada General Conference sesi ke-16 yang akan diselenggarakan di Wina pada Desember 2015.
Di samping untuk meningkatkan kontribusi nyata Indonesia, pencalonan BPK RI dalam pemilihan Auditor Eksternal untuk IAEA dan UNIDO merupakan upaya untuk meningkatkan peran Indonesia di kancah internasional.
IAEA adalah sebuah organisasi independen yang bertujuan mempromosikan penggunaan teknologi nuklir untuk tujuan damai dan pembangunan, serta mencegah pengembangannya untuk tujuan militer.
Sedangkan UNIDO merupakan badan khusus PBB yang dibentuk untuk mempromosikan pembangunan industri yang bersifat inklusif dan berkelanjutan (Inclusive and Sustainable Industrial Development-ISID), khususnya di negara berkembang dan negara dalam masa transisi ekonomi. (es/mad)
