Polri: Ketidakpercayaan Hasil Pilkada Berpotensi Ganggu Pemerintahan

Jakarta - Melalui perangkat Badan Intelijen, Polri mulai menginventarisir potensi-potensi kerawanan selama masa Pilkada serentak yang akan berlangsung Desember 2015 nanti. Salah satunya pihak-pihak yang tidak menerima hasil Pilkada dan berpotensi merongrong pemerintahan yang dianggap lahir dari proses yang cacat.

Menurut Kabaharkam Polri Komjen Putut Bayuseno, permasalahan dapat terjadi sebelum, pada saat, atau pun setelah Pilkada berlangsung. Potensi di tahapan Pilkada, kata mantan Kapolda Metro ini, terpantau sejak percetakan dan distribusi logistik, hingga pada tahapan pelantikan atau pengambilan sumpah kepala daerah terpilih.

"Potensi kerawanan yang muncul dapat bersifat biasa namun juga dapat beraibat terganggunya instabilitas keamanan dalam negeri, apabila tidak diantisipasi sedini mungkin," kata Putut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2015).

Permasalahan tersebut, jelas Putut, akan berbuntut pada mempengaruhi hasil Pilkada. Dan lebih jauh lagi, pelanggaran atau permasalahan saat pengumuman hasil Pilkada dapat dijadikan 'tameng' bahwa Pilkada dilakukan tidak sah oleh pihak tertentu.

"Kondisi inilah yang berpotensi menjadi alat untuk mendelegitimasi suatu Pilkada. Apabila delegitimasi besifat masif, potensi kerawanan dapat terjadi sangat luas," kata Putut.

"Ketidakpercayaan terhadap hasil Pilkada dikhawatirkan dapat menganggu aktivitas pemerintah daerah. Karena pimpinan pemerintahan yang terpilih dianggap lahir dari proses yang cacat," tegasnya
  (ahy/hri)