Pilkada Masih Terkendala Anggaran Bawaslu dan Polri, Ini Solusi Mendagri

Jakarta - Rapat gabungan Komisi II, Komisi III, KPU, Bawaslu, Kejagung, dan Kepolisian mencuatkan adanya masalah anggaran yang cukup serius yang belum teratasi untuk 269 Pilkada 2015. Padahal pendaftaran Pilkada tinggal sebulan lagi. Apa solusinya?

"Senin kami akan undang semua dinas keuangan daerah sama sekdanya, ini loh laporannya Bawaslu masih ada 30 daerah, apa masalahnya. Masalah pengamanan, laporan kapolri masih kurang ratusan miliar. Apa sebabnya, permintaanya berapa, kamu anggarannya berapa. Tinggal teknis tapi semua harus dilaksanakan," kata Tjahjo usai rapat di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/6/2015).

Anggaran yang kurang dimaksud adalah dana yang disiapkan pemerintah daerah untuk Bawaslu dalam fungsi pengawasan, masih ada 35 daerah yang belum menyediakan. Lalu kepolisian untuk keamanan masih kurang Rp 712 miliar untuk mayoritas daerah.

"Dari sisi pemerintah saya sebagai Mendagri komunikasinya dengan 269 daerah, semuanya menyatakan siap. Tidak ada yang tidak menyatakan siap," ujarnya.

"Anggarannya sudah cukup tercukupi, tinggal KPU sudah clear semua, Bawaslu tinggal 30an tapi bukan salah daerah, uangnya ada tinggal masalah administrasi. Masalah pengamanan memang bervariasi kta akan cari jalan keluarnya," lanjut mantan Sekjen PDIP itu.

Terkait usulan yang mencuat adanya anggota Fraksi Golkar yang minta ditunda baik Aziz Syamsuddin karena dana pengamanan kurang, maupun John Kennedy Aziz karena temuan BPK, Tjahjo mengatakan tidak ada kaitannya.

"Saya kira enggal (Pilkada ditunda). Depdgri saja WTP tetap ada catatan dari BPK, tolong ini diselesaikan ada admininstrasi pertanggungjawaban yang belum selesai. Ya kita selesaikan, itu kan tugas rutin," tegas Tjahjo. (bal/tor)