Soal Pilkada, Polri: Kita Tidak Pernah Tidak Siap

Jakarta - Polri mengaku masih terkendala biaya pengamanan untuk Pilkada Serentak. Dari dana yang dibutuhkan, yang baru tersedia tidak mencapai 50 persen. Akankah kekurangan tersebut mengancam Pilkada?

"Nanti kita evaluasi, Polri tidak pernah tidak siap," kata Kabaharkam Komjen Putut Bayuseno usai mengikuti Rapat Kerja Gabungan Membahas Pengamanan dan Sengketa Pilkada 2015, di rapat Komisi II, Gedung KK DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2015).

Pilkada serentak akan dilakukan pada 9 Desember di 269 daerah, yang terdiri dari 9 provinsi dan 224 kabupaten, serta 36 kota. Adapun perhitungan anggaran yang diperlukan adalah sebesar Rp 1,075 triliun. Namun, dari jumlah tersebut baru disanggupi Rp 363 miliar. Sehingga terjadi kekurangan Rp 712 miliar.

Anggaran tersebut, kata Putut, diserahkan kepada masing-masing daerah. "Para Kapolres, Kapolda masih tetap koordinasi. Ada yang menyanggupi 50 persen, 75 persen, 25 persen, jadi masih ada pendekatan lagi, terus, supaya kita berharap dipenuhi semua," ujar Putut.

Keperluan anggaran masing-masing daerah berbeda. Namun, Putut mengingat satu per satu keperluan anggaran masing-masing daerah tersebut.

Di tempat sama, Asisten Perencanaan Polri Irjen Arief Wahyunandi mengatakan, pihaknya tetap mengajukan kekurangan anggaran untuk menutupi kekurangan anggaran.

"Kita tetap akan ajukan," ujar Arief.

Saat ini Polri masih melakukan verifikasi terkait kebutuhan anggaran pengamanan tersebut. "Ada dua provinsi dan 15 Kabupaten Kota itu diverifikasi terus," kata Arief.

Ada kekhawatiran kekurangan anggaran dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki dana, sehingga polisi mengamankan pihak yang berduit?

"Enggak ada polisi dibayar orang, polisi dibayar negara," tegas Arief. (ahy/tor)