"Dari sisa anggaran ini, minus 5 bulan, bisa dipenuhi atau tidak?" kata Aziz dalam rapat kerja gabungan terkait Pilkada 2015 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (26/5/2015).
Aziz menuturkan bahwa Polri belum pernah membahas anggaran sarana dan prasarana untuk Pilkada. Komisi III pun belum pernah menyetujui anggaran terkait Pilkada.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Aziz mengungkapkan bahwa jika anggaran baru akan dimasukkan di RAPBN 2016, maka baru bisa digunakan di 2016. Dia pun menegaskan anggaran 2015 Polri tak bisa diutak atik lagi.
"Untuk 2015 tidak mungkin dilakukan perubahan. Dan tidak mungkin kita lakukan persetujuan," ujarnya.
Menurutnya, kesuksesan Pilkada juga dinilai dari pengamanan dan tindaklanjutnya. Aziz menegaskan apabila sampai batas waktu yang ditentukan, Polri tidak menyiapkan anggaran pengamanan yang dibutuhkan, maka Pilkada seharusnya ditunda.
"Apabila dalam kurun waktu tertentu, Polri tidak siapkan anggaran, kami sarankan pilkada ditunda ke 2016 agar bisa lakukan pembicaraan terkait anggaran," ungkap Aziz.
Sebelumnya, Putut menyampaikan biaya pengamanan Pilkada Serentak ditaksir senilai Rp 1,07 triliun. Namun yang baru disetujui sebesar Rp 362 miliar sehingga kurang sebesar sekitar Rp 712 miliar. (imk/tor)










































