Ketua APPSI: Pengawasan Dana Aspirasi DPR Harus Transparan

Jakarta - Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau disebut juga 'dana aspirasi' yang telah disahkan DPR, dinilai rentan untuk diselewengkan. Untuk itu, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo menilai pengawasan dana aspirasi sebesar Rp 11,2 triliun itu haru betul-betul transparan.

"Saya tidak dalam posisi membenarkan atau menanggapi itu (mudah diselewengkan). Tapi kalau semua diatur dengan baik, dengan pentunjuk teknis yang benar, kemudian secara transparan, sekarang untuk korupsi juga siapa yang berani sih? Yang penting prosesnya betul-betul transparan, dan pengawasanya betul-betul dibuka, terbuka untuk umum," ujar Yasin Limpo saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2015).

Yasin mengatakan, tidak mudah dalam mengelola uang puluhan miliar rupiah yang dialokasikan untuk pembangunan daerah. Untuk itu harus dibuat teknis pelaksanaan dan penanggung jawab yang jelas.

"Tidak dengan mudah saja uang sekian puluh miliar dilempar ke rakyat. Nggak bisa seperti itu. Input outputnya juga harus diukur. Kalau ini dibuatkan proses ini, inputnya seperti ini, yang mau dicapai itu apa. Jangan sampai kita hanya lempar saja, tapi kemudian tidak ada hasilnya," kata Yasin.

"Di sinilah pembicaraan-pembicaraan antara anggaran dengan eksekutif penanggung jawab di layar. Gubernur itu menjadi sangat penting dalam proses," tambahnya.

Sementara itu, untuk jumlah anggaran yang berbeda antara pulau Jawa dan luar pulau Jawa, Yasin mengatakan perlu ada penghitungan yang lebih akurat.

"Itu yang perlu diatur. Jangan sampai tidak ada yang dihitung apa hasilnya. Katakanlah itu untuk pembibitan cokelat, pembibitan pertanian, itu kan bisa kita ukur outputnya seperti apa, di mana posisi itu harus diletakkan," terang Yasin. (jor/tor)