Malu Bertanya, Blunder di Jalan

Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudharsono harus pandai memilih kata dalam mengemukakan wacana mengenai penggabungan TNI-Polri. Jika tidak, bukan mustahil usulan jitu berubah blunder di masyarakat.Seperti disampaikan Juwono, pemisahan TNI-Polri seperti saat ini adalah proses reformasi yang kebablasan dan tidak boleh berlangsung lama. Perlu ada langkah untuk mengkoordinasi tugas-tugas keduanya. Terkait hal itu, Departemen Pertahanan (Dephan) mengusulkan agar TNI-Polri berada di bawah Menko Politik Hukum dan Keamanan.Seperti banyak wacana lainnya di negeri ini, pernyataan Juwono ini juga langsung mendapat komentar yang beragam. Opini yang paling berkembang di masyarakat adalah, penggabungan kembali TNI-Polri. Banyak pihak masih alergi terhadap hal itu. Penggabungan TNI-Polri dinilai sebagai langkah mundur bagi profesionalisme TNI-Polri.Tokoh reformasi, Amien Rais menilai, proses demokratisasi di tubuh TNI-Polri mengalami kegagalan jika kedua kekuatan itu disatukan kembali dalam Kementerian Politik Hukum dan Keamanan. Amien berharap DPR secara tegas dan cermat mempelajari draft atau rencana UU pemerintah yang akan mengarah pada penyatuan kembali TNI-Polri.Amien yang juga mantan Ketua MPR ini menambahkan, di negara-negara demokratis yang sudah matang dan mantap, polisi merupakan kekuatan sipil dan tidak memilik dimensi sebagai kekuatan militer. Setelah dipisah, banyak anggota Polri yang merasa lega karena sudah bisa menunaikan tugas lebih baik dan fungsional. Sebaliknya, TNI juga lega karena bisa menjalankan tugas dengan lebih jernih.Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Hamid mendesak agar Dephan bisa mensosialisasikan wacana tersebut dengan lebih baik. Sebab, kata Usman, isu penggabungan kembali TNI-Polri, secara psikologis akan berdampak buruk, khususnya terhadap Polri."Menurut saya resistensi dari polisi cukup serius terhadap masalah ini. Dan saya kira dari polisi sendiri tidak ada keinginan untuk kembali lagi ke TNI, karena mereka merasa ada sub ordinasi, baik itu secara instrumental, kultrural dan struktural. Sebab sering kali peran polisi diambil alih TNI. Kinerja TNI dulu cukup membayang-bayangi kinerja polri," ungkap Usman.Hal senada juga disampaikan pengamat militer, Salim Said. Menurut Salim, Menhan harus memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat mengenai wacana penyatuan TNI-Polri di bawah Menko Polhukam tersebut. Minimnya sosialisasi hanya akan menyebabkan ketakutan masyarakat bahwa Polri akan kembali ke masa lalu.Dari sisi struktur kelembagaan, langkah Dephan mengeluarkan usulan atau wacana ini juga perlu dipertanyakan. Pasalnya, baik TNI maupun Polri saat ini tidak berada di bawah Dephan. Usulan tersebut seharusnya keluar dari lembaga yang lebih tinggi, yakni presiden."Bagaimana nanti koordinasinya itu yang ditakutkan orang-orang. Ada kekhwatiran bahwa kalau-kalau itu akan mengembalikan apa yang sudah kita reformasi. Orang menjadi takut dan itu boleh saja. Sebab itu menhan harus segera menjelaskan konsepnya, agar orang tahu dan ini langsung bisa diatasi," tutur Salim.Direktur Eksekutif Propatria, Hari Prihartono, terbentuknya opini 'penggabungan' kembali TNI-Polri ini karena Juwono tidak bisa mengekploitasi maksudnya dengan baik. Juwono juga merambah wilayah yang terlalu luas bagi kewenangan seorang menteri. Sebagai menhan, Juwono tidak berhak mengurusi polisi atau membuat UU untuk departemen lain.Konsep dan regulasi adalah dua persoalan yang berbeda. Apa yang dilakukan Juwono lebih tepat dilakukan oleh seorang akademisi. Tidak bisa konsepbesar itu diturunkan menjadi suatu UU begitu saja, meski apa yang dipaparkan Juwono sebetulnya benar."Dia juga tidak bisa bilang Dephan akan memotori untuk membuat UU-nya kemudian mempersilakan siapa yang akan menjadi lead-nya. Itu bukan pernyataan seorang menteri tapi seorang presiden. Omongannya itu harus keluar dari mulut Pak SBY atau Jusuf Kalla," ungkap Hari. (djo/)