Sindir Penolak Dana Aspirasi, PKS: Mudah-mudahan Tak Ada Kemunafikan

Jakarta - Polemik soal program usulan anggaran pembangunan untuk daerah pemilihan alias dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar untuk setiap anggota DPR per tahun masih berlanjut. Beberapa anggota DPR menolak program tersebut, namun tak sedikit yang terang-terangan menerima.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) termasuk yang setuju dengan peraturan dana aspirasi itu. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, pihaknya tidak mendorong tapi juga tidak menolak usulan tersebut.

"Menurut PKS ini kan cuma program aspirasi, jadi di depan nggak ngoyo, di belakang juga nggak menolak. Kalau jalan alhamdulillah, tapi nggak juga nggak apa," kata Jazuli sebelum rapat paripurna di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2016).

Jazuli menyindir beberapa koleganya di DPR yang teriak-teriak menolak dana aspirasi. Menurut dia program aspirasi itu salah dipahami dan diartikan sebagai dana aspirasi. Akibatnya muncul pandangan bahwa nantinya masing-masing anggota DPR mendapatkan dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar per tahun.

Padahal, kata Jazuli, anggota DPR hanya mengusulkan program melalui mekanisme pembahasan APBN 2016 di Badan Anggaran.
"Kalau ada orang yang katakan berapi-api, menurut saya itu lebih kepada panggung politik," tuding Jazuli.

Bahkan bisa jadi setelah usulan disetujui si pengkritik diam-diam ambil dana aspirasi juga. "Ternyata diam-diam (pengkritik) paling gede mintanya. Mudah-mudahan tidak ada kemunafikan," sindir politisi PKIS asal Banten itu. (erd/nrl)