PDIP Tak Masalah KMP Kebagian Menteri di Kabinet Jokowi

Isu Reshuffle Kabinet

PDIP Tak Masalah KMP Kebagian Menteri di Kabinet Jokowi

Danu Damarjati - detikNews
Kamis, 25 Jun 2015 10:14 WIB
PDIP Tak Masalah KMP Kebagian Menteri di Kabinet Jokowi
Jakarta - Berharap mendapat tambahan jatah 5 menteri, PDIP pun mendukung penuh Jokowi mereshuffle kabinet. PDIP bahkan tak masalah kalau Jokowi memberikan jatah sejumlah kursi menteri ke parpol KMP.

Wasekjen PDIP Ahmad Basarah menuturkan reshuffle kabinet harus didasarkan atas kebutuhan stabilitas politik pemerintahan yang salah satu faktor utamanya ditentukan seberapa besar dukungan politik dari parlemen terhadap pemerintahan yang belum stabil ini. Karena persoalan politik adalah penyumbang terbesar dalam menciptakan kondisi pemerintahan yang belum stabil ini.  

"Dengan demikian perlu dipertimbangkan untuk melibatkan parpol-parpol lain di luar KIH agar dukungan di parlemen melebihi prosentasi 50%+1," kata Basarah dalam pesan BBM kepada detikcom, Kamis (25/6/2015).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketika ditanya tentang PDIP ingin minta tambah kursi kabinet berapa, Basarah dengan gamblang mengatakan harapan agar jumlah menteri berbasis proporsional kursi di DPR. Maka jika Nasdem yang memperoleh 36 kursi di DPR bisa mendptkan 4 orang menteri, maka dinilai kurang fair jika PDIP yang memperoleh 109 kursi atau 3x lipat dari jumlah kursi Nasdem hanya mendapatkan 4 kursi menteri juga.

"Mestinya berdasarkan azas proporsionalitas tersebut, PDIP  mendapatkan 12 kursi. Namun, jumlah 12 menteri tersebut saya rasa terlalu banyak. Ketika didesak rekan-rekan wartawan lagi jadi PDIP ingin mengharapkan berapa kursi lagi yang diinginkan, lalu saya menjawab karena saya menyukai angka 5 karena sesuai dengan jumlah sila dalam Pancasila, maka saya mengusulkan agar Presiden mempertimbangkan penambahan jumlah kader PDIP yang akan membantu beliau di kabinet sebanyak 5 orang lagi," katanya.

"Hal tersebut saya nilai wajar karena selain pertimbangan azas proporsionalitas tadi, PDIP sebagai partai pengusung utama Jokowi-JK punya kewajiban moral dan politik serta ideologis untuk memastikan kesuksesan pemerintahan Jokowi-JK," pungkasnya.

Apakah permintaan nyeleneh PDIP akan dikabulkan Presiden Jokowi, atau justru memantik panasnya internal KIH? (van/try)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads