DPRD se-Indonesia Minta Naik Gaji, Ahok: Saya Dukung Asal Seimbang

Jakarta - Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) meminta agar Mendagri meningkatkan dana perjalanan dinas dan tunjangan jabatan dinaikkan hingga 200%. Mengenai usulan itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) ikut buka suara menyetujuinya.

"Saya dari dulu mendukung semua gaji PNS mau DPRD mau DPR mau bupati, wali kota, gubernur naikin saja. Masa BUMD dan BUMN gaji lebih gede. Boleh naikin saja lebih gede sesuai profesional," ujar Ahok saat diminta tanggapannya di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2015).

Meski demikian, Ahok meminta agar para pejabat tinggi daerah itu juga bisa membuktikan seluruh harta kekayaannya sesuai dengan hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Di mana, dalam UU No 7 tahun 2006 disebutkan kalau pejabat tersebut tidak bisa membuktikan harta dan pajak yang dibayarnya, maka akan disita untuk negara.

"Jadi mesti seimbang, jangan gaji sudah naik malingnya jalan terus. Sama kayak PNS DKI gaji sudah naik tapi sebagian oknumnya pun tetap nyolong," sambungnya.

"Kalau kamu sudah biasa nyolong berapa ratus juta, Rp 4-10 miliar mana bisa nolak. Itu dikasih gaji Rp 100 juta juga malas. Jadi kamu mau kasih gaji berapa buat maling-maling kayak gitu? Makanya saya bilang kita mesti sama-sama fair, gaji terlalu rendah juga nggak bisa," lanjut Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu pun menyebut kenaikan gaji serta tunjangan yang diikuti dengan pembuktian harta tersebut bisa menjadi salah satu solusi memotong rantai korupsi di tubuh anggota dewan. "Kalau dinaikkan gajinya Rp 150 juta terus PAD boleh 0,01 diambil kayak kantin perusahaan gitu, saya setuju tapi mesti benar-benar berlaku peraturan ini loh," kata dia.

Jadi Pak Ahok setuju dengan usulan Adeksi kepada Mendagri? "Kalau mau dinaikin saya setuju. Dan saya yakin negara lebih hemat kalau dinaikin gajinya. Asal nggak korupsi dan nggak mark up lagi, pasti lebih hemat. Pendapat saya seperti itu," tutupnya.

Seperti yang diberitakan sebelum ini, Adeksi dalam pertemuannya dengan Mendagri Tjahjo Kumolo menuntut 12 poin. Dalam berkas usulan masalah Adeksi, poin pertama yang diusulkan untuk dinaikkan adalah uang representasi.

Adeksi mengusulkan agar uang representasi ketua DPRD sama dengan kepala daerah. Kemudian poin kedua adalah uang paket. Adeksi mengusulkan uang paket sebesar 100% dari uang representasi masing-masing. Ketiga, tunjangan jabatan diminta untuk dinaikkan menjadi 200%. (aws/vid)