Ketua Panja Minta Pimpinan DPR Lobi Pemerintah untuk Dana Aspirasi

Jakarta - Presiden Joko Widodo telah menolak dana aspirasi DPR sebesar Rp 11,2 triliun. Ketua Panitia Kerja (Panja) tentang Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) menyarankan Pimpinan DPR harus berbicara kepada pemerintah soal kelanjutan dana aspirasi itu.

"Yang penting rakyat di Dapil kita sudah tahu saya mengajukan program mereka. Kalau ditolak, itu keputusan pemerintah. Mestinya Pimpinan DPR yang berbicara dengan pemerintah," kata Ketua Panja UP2P Totok Daryanto saat dihubungi, Rabu (24/6/2015).

Totok menyatakan, keputusan penolakan itu merupakan kewenangan pemerintah yang dipimpin Jokowi. Namun dia menegaskan pengesahan aturan dana aspirasi oleh DPR itu merupakan tindak lanjut dari UU MPR DPR DPD dan DPRD (UU MD3).

"Kita tetap jalankan ini. Soalnya penolakan ini nanti pemerintah," ujar Totok.

Menurutnya, mestinya penolakan pemerintah datang setelah masuk pembahasan program yang akan dianggarkan di APBN 2016, dan masa itu belum datang. "Orang programnya saja belum tahu, kok sudah ditolak. Kecuali kalau pembahasannya sudah dianggarkan," ujarnya. (dnu/vid)