"Presidennya sudah PDIP kok. Kuasanya semua ada di presiden. Jangan merasa kalau menteri sedikit lalu kekuasaannya tidak besar," kata Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella saat dihubungi, Rabu (24/6/2015).
Meski begitu, Rio menegaskan bahwa kewenangan reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Walaupun ada banyak permintaan dari partai pengusung, keputusan tetap di tangan Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rio yakin Jokowi akan berkonsultasi dengan KIH bila akan merombak kabinet, termasuk mengurangi atau menambah jatah menteri. Bagaimana bila jatah NasDem dikurangi demi memenuhi permintaan PDIP?
"Terserah presiden. Sebaiknya ketika mengubah, akan bicara pada partai pendukungnya. Itu idealnya. Ada keharusan tidak? Tidak juga," ujar Rio.
Posisi para menteri dari kalangan professional juga dinilai tidak lebih aman. Mereka tidak memiliki bargaining politik sehingga lebih mudah digeser posisinya.
"Kalau yang berkeringat bisa dikurangi, apalagi professional yang diajak. Secara politik mereka tidak punya kekuatan. Kalau mereka diganti, masih banyak profesional lain," ungkap politikus asal Bengkulu ini.
Sebelumnya diberitakan, Wasekjen PDIP Ahmad Basarah mengatakan bahwa partainya layak mendapat tambahan 5 kursi menteri. Dia menilai permintaan itu wajar karena NasDem yang hanya punya 36 kursi di DPR mendapat 4 kursi menteri. PDIP yang punya 109 kursi di DPR dinilai layak mendapat lebih. (imk/tor)











































