Pemerintah Punya Dukungan Kuat Tolak Dana Aspirasi di APBN 2016

Jakarta - DPR sudah mengetok peraturan terkait Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau disebut sebagai dana aspirasi meski banyak penolakan. Pemerintah didorong menolak dana aspirasi ini.

Dalam rapat Badan Legislasi pada Selasa (23/6), ada 3 fraksi yang menolak dana aspirasi yaitu NasDem, Hanura, dan PDIP. Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kemudian menegaskan sikap PD yang menolak dana aspirasi.

"Kemarin Ketum PD menegaskan bahwa PD tidak setuju. Karenanya, pemerintah punya dukungan yang kuat untuk tidak masukkan di RAPBN 2016," kata Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G Plate saat dihubungi, Rabu (24/6/2015).

Sikap PD itu memperkuat peta penolakan di DPR. Menurut Johnny, banyak juga anggota DPR fraksi lain yang menolak dana aspirasi meski berbeda dengan sikap fraksinya.

"DPR terbelah dua. Dengan PD sudah 4 (yang menolak). Golkar setengahnya sudah nyatakan ketidaksetujuannya. Ada silence majority di partai-partai itu yang sadar bahwa ini tidak betul," ucap anggota Komisi XI ini.

Perencanaan dana aspirasi yang tergesa-gesa dianggap juga menimbulkan kerawanan. NasDem yakin pada akhirnya dana aspirasi tak akan disetujui di RAPBN 2016.

"Kita yakin usulan ini tak akan masuk di APBN 2016," ujar Johnny.

"Pak JK menolak, dan Jokowi tidak pernah katakan persetujuannya. Menkeu yang mengurusnya (RAPBN 2016) sudah sampaikan bahwa semua usulan anggaran yang di luar prosedur tidak akan diproses," sambungnya. (imk/tor)