Kalau Pro Rakyat, Jokowi Harus Tolak Dana Aspirasi DPR Rp 11,2 T

Jakarta - Meski tiga fraksi menolak, DPR tetap mengesahkan program dapil yang sering disebut dana aspirasi yang totalnya Rp 11,2 triliun. Presiden Jokowi diharapkan tak mengabulkan permintaan DPR itu.

"Saya kira sekarang kan bolanya sudah pindah ke pemerintah, kalau Jokowi merasa dia presiden rakyat dia harus menolak dana aspirasi itu," kata Sekjen Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni, kepada detikcom, Rabu (24/6/2015).

Banyak faktor yang melandasi penolakan PSI. Pertama bagaimana sinergi antara dana aspirasi DPR yang besarnya Rp 20 miliar per anggota itu dengan APBD maupun APBN yang sudah dirancang jauh-jauh hari. Kedua, apakah dana aspirasi tidak overla p dengan anggaran yang sudah ada.

"Kemudian bagaimana pola laporannya, transparansinya, saya meragukan itu bisa akuntabel," ujar Mantan Ketua Umum PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) ini.

Seharusnya DPR tak meneruskan usulan tersebut. Apalagi tingkat kepercayaan masyarakat ke DPR saat ini lemah sekali.

"Lebih baik DPR membuktikan terlebih dahulu mereka benar-benar menjadi lembaga yang aspiratif, baru merkea bisa mengklaim atau meminta dana aspirasi semacam itu. Kalau enggak ini akan menjadi modus operasi korupsi baru dan tidak menutup kemungkinan nanti banyak anggota DPR karena mekanismenya tidak jelas akan jadi tersangka baru korupsi," ingatnya.

"Saya kira presiden Jokowi mesti menolak program ini atas nama kepentingan rakyat," pungkasnya. (van/tor)