"Makanya saya bilang nggak bisa UPT mesti bentuk PT. Kalau gubernur lebih gampang mengendalikan PT (BUMD) kan karena gini kalau saya mau pecat CEO BUMD kalau 100 persen, notulennya cukup tanda tangan jadi selesai loh," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2015).
"Makanya lebih baik kita taruh profesional jadi BUMD," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Postur anggaran PMP ke BUMD itu bukan anggaran belanja barang jasa loh. Nanti seolah DKI nggak punya belanja barang jasa, kok semua porsi pegawainya begitu tinggi," terang dia.
"Itu membuktikan Jakarta ini nggak benar, bayar gaji pegawai banyak tapi nggak kerja. Itu mesti kurangin pegawai," tutup Ahok. (aws/dhn)











































