50 Pemda Belum Sediakan Anggaran Pengawasan untuk Pilkada 2015

Jakarta - Pilkada 2015 yang tahapannya sudah dimulai masih terkendala dengan masalah anggaran. Bukan hanya bagi KPU, namun anggaran pengawasan bagi Bawaslu dari Pemerintah Daerah. Menteri Dalam Negeri Tjahjo mengatakan masih ada 50 pemda yang belum menyediakan anggaran pengawasan.

"Ada 50 daerah dalam proses penandatanganan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dan terus akan diupdate, dan kami akan panggil mereka. Ini hanya masalah teknis," kata Tjahjo Kumolo dalam rapat Komisi II di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2015).

Tjahjo mengatakan, selain anggaran untuk pengawasan bagi Bawaslu, kendala anggaran juga belum tersedia bagi pengamanan Pilkada, yaitu untuk kepolisian. Terkait hal ini Tjahjo mengatakan perlu dibahas dalam rapat gabungan Kamis (24/6) nanti.

"Sebagian daerah sudah sedikit anggarkan bagi kepolisian, hanya kami belum tahu data yang ditambahkan kepolisian. Rp 6,7 Triliun itu cukup besar karena Pilkada saja tidak sampai Rp 7 triliun," ujarnya.

Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek menambahkan, terkait anggaran pengawasan bagi Bawaslu ditargetkan selesai penandatanganan NPHD-nya pada 3 Juli bagi seluruh pemerintah daerah.

"Dipastikan 3 Juli bagi yang belum kami akan koordinasi dan panggil tim anggaran daerah, sekaligus fasilitasi cari solusi manakala belum ditandatangani. Tapi sampai hari ini saya mendapat informasi ada 47 yang belum tandatangan," ucap Dony. (bal/tor)