Parpol dan Masyarakat Harus Kompak Stop Politik Dinasti

Jakarta - Semakin sering politik dinasti jadi kontroversi namun tak membuat mata hati elite parpol terbuka untuk berhenti memberi ruang praktik politik keluarga ini. Padahal parpol punya tanggung jawab besar melahirkan pemimpin yang hebat dan lepas dari dinasti politik.

"Parpol seolah jadi sumber masalahnya, karena mereka tidak melakukan seleksi ketat. Jadi kalau ada yang bayar selesai sudah. Kalau proses seleksi ketat, persoalan politik dinasti selesai di situ," kata Direktur Eksekutif LIMA Indonesia, Ray Rangkuti, kepada detikcom, Selasa (23/6/2015).

Parpol punya tanggung jawab besar untuk mendorong demokratisasi. Semestinya parpol menjadi garda terdepan, namun ironisnya sejumlah kepala daerah yang berada dalam dinasti politik juga diusung oleh parpol.

"Mereka masih minus dalam memperjuangkan hak-hak rakyat yang menghendaki proses demokrasi yang fair," katanya.

Masyarakat didorong Ray untuk tidak memilih para kepala daerah yang dari dinasti politik tertentu. "Sebetulnya jangan dipilih tapi kan di lapangan itu terkadang beda situasinya," katanya.

Solusi yang paling ampuh untuk menghentikan politik dinasti sementara ini, menurut Ray, KPU harus mencabut dan merevisi surat edaran tentang syarat pencalonan kepala daerah.

"KPU harus segera mencabut surat edaran itu, setidaknya dipertegas bahwa mereka yang mundur dari jabatan kepala negara tidak dengan sendirinya dianggap bukan petahana kecuali ada alasan yang nggak mungkin misalnya yang bersangkutan meninggal atau yang bersangkutan sakit yang nggak bisa diharapkan kesembuhannya," sarannya.

Kalau tidak ada upaya serius dan konkret tentu saja upaya menghentikan praktik politik dinasti seperti yang sedang terjadi di Pekalongan tidak akan berhasil. "Seharusnya ini jadi perhatian semua pihak. Semua harus sepakat politik dinasti ini dihentikan," pungkasnya.



(van/try)