Penyerapan Belanja Rendah, Ahok: Pemda kok Dipersulit Beli Tanah?

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) kembali angkat bicara perihal rendahnya serapan belanja daerah yang tidak sampai 20 persen. Ahok mengeluhkan selama ini setiap kali Pemprov ingin membeli lahan dipersulit, tidak seperti swasta.

"Secara logika, kalau kamu punya uang, orang mau jual tanah sertifikat resmi gampang nggak bayarnya? Kok Pemda nggak gampang?" ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2015).

Mantan Bupati Belitung Timur itu menduga, ada oknum-oknum di dalam yang sengaja meminta komisi. Sehingga, pihaknya acap kali dipersulit.

"Karena ini mau minta komisi tahu nggak di dalam. Kalau punya rumah mau jual pakai harga NJOP yang mau beli minta 10-15 persen mau nggak? Ngapain jual ke sana," sewotnya.

"Kita ada Rp 6 triliun buat beli tanah. Kenapa swasta beli tanah begitu mudah, kok kita nggak? Makanya saya mau pindahin duit ke BUMD cuma jelek di portofolio," lanjut dia.

Ahok pun menilai tidak ada gunanya DKI memiliki 72 ribu PNS kalau tidak bisa membeli tanah. Maka dari itu, dia berencana akan memangkas kembali jumlah SKPD.

"Kalau begitu ada 72.000 PNS ngapain beli tanah saja nggak bisa? Kan lucu. Semua belanja lewat BUMD jadi jelek portofolionya padahal fungsinya ada. ERP beres nggak sampai hari ini? Gila kan? UMKM punya dana pernah nggak dipakai buat latih PKL? Lenggang Jakarta itu CSR yang latih. Gaji orang nggak pernah kerja apa-apa, jadi Pemda DKI buang 40 ribu pegawai nggak apa-apa sebetulnya," ujar Ahok.

"Mau pecat-pecatin saja," pungkasnya.

(aws/dhn)