.webp)
"Bagi kami, tentu adalah hal aneh karena parpol itu kan memang tujuannya mendapatkan kekuasaan. Kalau dititipkan ke partai lain, bukankah partai lain itu juga memiliki kepentingan politik yang sama?" kata Romi di Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (22/6/2015) malam.
"Pastilah akan ada conflict of interest di sana. Itu justru akan memukul rasa percaya diri kader. Untuk itu, kami sendiri tetap melakukan penjaringan dan yang dilakukan koalisi bukan menitipkan kader ke partai lain," tambahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita setiap hari melakukan fit and proper test sekitar 10 orang di kantor DPP dan berlangsung, bahkan dalam bulan puasa ini pun kita tetap melaksanakan," ujar Romi.
"Jadi tidak ada hambatan, komunikasi dengan partai lain dalam rangka rapat pengusungan juga diformalkan dan semua itu bermuara dalam keikutsertaan PPP dalam Pilkada," tambahnya.
Oleh karena itu, Romi merasa percaya diri PPP pasti ikut Pilkada serentak di tengah keretakannya saat ini. Ia menilai surat keputusan dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly adalah tiketnya untuk membawa PPP versi Muktamar Surabaya bertarung di Pilkada.
"Saya masih meyakini keikutan PPP dalam Pilkada menjadi keharusan dan keniscayaan, karena memang tidak ada norma di dalam Pilkada yang membolehkan partai politik untuk tidak dijadikan sebagai peserta," ujar Romi.
"Kami meyakini pemaknaan Peraturan KPU adalah tetap berpegang ada surat keputusan MenkumHAM sampai pada tingkat peradilan yang terakhir," tambahnya.
Audit BPK terhadap KPU
Komisi II DPR telah meminta penjelasan dari KPU terkait temuan BPK soal penyimpangan anggaran Pemilu 2014. Menurut Romi, penyimpangan itu harus dilihat kembali apakah terindikasi kesalahan administratif atau pidana.
"Saya kira penyimpangan harus dipisahkan dengan tupoksi penyelenggara Pemilu sesuai dengan UU. Kita harus lihat dulu, penyimpangan itu yang kepada KPU apakah berindikasi kepada rana pidana atau administratif," ujar Romi.
Anggota Komisi III DPR ini menuturkan, pelanggaran administratif dapat diteruskan dengan teguran. Persiapan Pilkada seharusnya tidak terpengaruh dengan hasil temuan BPK tersebut.
"Soal kesiapan Pilkada bukan dilihat dari belakang, tetapi ke depan. Apakah daerah itu sudah menganggarkannya, apakah KPUD sudah siap, misalnya dananya pas-pasan. Yang lebih penting itu calon-calon apakah ada keseriusan," ucapnya.
"Saya melihat, Pilkada kali ini lebih adem ayem. Atau memang belum mulai karena puasa atau memang karena konflik PPP dan Golkar atau bandarnya lagi keteteran," pungkas Romi.
Halaman 2 dari 2
