Agung Laksono: Ada Aroma Politik di Balik Audit Terhadap KPU

Jakarta - Komisi II DPR RI meminta KPU menjalankan rekomendasi BPK terkait temuan atas pelaksanaan Pemilu 2014. Ketum Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono menganggap hal tersebut bernuansa politis.

"Sepertinya ada aroma politisasi, kriminalisasi. Kalau memang ada kesalahan, kok baru sekarang dipermasalahkan? Ini seperti ada tekanan," kata Agung di Kantor DPP Golkar Jl Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Senin (22/6/2015).

Agung menganggap Komisi II yang diketuai Rambe Kamarulzaman melakukan tekanan terhadap KPU. Agung menduga bahwa tujuannya adalah untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2015 mendatang.

"Kemudian mereka meminta revisi PKPU. Kami sampaikan kepada KPU bahwa kalau kalian yakin benar, maka jalan saja terus. Tak usah dikhawatirkan," imbuh Agung.

Mengenai rekomendasi BPK sendiri menurut Agung memang sudah seharusnya dijalankan oleh lembaga negara, termasuk KPU. Tetapi jangan sampai ada kepentingan di balik rekomendasi tersebut.

"Jangan sampai momentum ini dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Masih banyak pekerjaan lain yang seharusnya dilakukan," pungkas Agung.

Sementara itu dalam rapat antara Komisi II dengan KPU dan Bawaslu sore ini, politikus Golkar Jhon Kennedy Aziz meminta KPU untuk menunda Pilkada. Loyalis Aburizal Bakrie (Ical) itu menyebut bahwa KPU harus melaksanakan rekomendasi BPK secepatnya sebelum proses persiapan Pilkada dilanjutkan.

(bag/imk)