Golkar Cecar KPU Soal Audit BPK, Ternyata Undangan Rapatnya Bahas PKPU

Jakarta - Komisi II mengundang KPU dan Bawaslu rapat untuk membahas Peraturan KPU (PKPU). Namun sejak awal rapat, Komisi II mencecar soal temuan-temuan penyimpangan anggaran Pemilu 2014. Tapi saat giliran KPU menjawab, diketahui ternyata undangan rapat tidak membahas audit BPK.

Rapat itu digelar di ruang komisi II gedung DPR, Jakarta, Senin (22/6/2015) dimulai sekitar pukul 11.00 WIB. Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman didampingi seluruh Wakil Ketua Komisi II.

Rambe membeberkan data temuan audit BPK soal temuan ketidakpatuhan pada UU senilai Rp 334 miliar. Yaitu indikasi kerugian negara Rp 34 miliar, potensi kerugian negara Rp 2,2 miliar, kekurangan penerimaan Rp 7,3 miliar, pemborosan Rp 9,7 miliar, ketidakwajaran Rp 93 miliar dan lainnya.

"Kita bukan mau melemahkan KPU, tapi menanyakan hasil audit BPK. Kita ingin perkuat KPU," ujar Rambe yang merupakan politikus Golkar.

Anggota Fraksi Golkar yang diperbantukan di Komisi II Misbakhun ikut menambahkan, audit Pilkada itu menurutnya perlu ditindaklanjuti secara rinci dan jelas oleh KPU untuk disampaikan ke komisi II. "Apabila tidak ditindaklanjuti adalah pidana," cecar Misbakhun.

Nah, setelah pembukaan rapat sekitar 30 menit oleh Rambe ditambahkan interupsi Misbakhun, tibalah giliran KPU menanggapi. Namun Ketua KPU Husni Kamil Manik dengan ringkas lebih dulu memberi tahu bahwa undangan rapat yang diterima KPU tidak ada agenda bahas audit BPK.

"Kami menerima undangan 19 Juni. Acara di sini tunggal membahas evaluasi pelaksaan Peraturan KPU (PKPU)," ucap Husni.

Husni lalu menunjukkan surat undangan itu ke depan meja pimpinan komisi II bahwa tidak ada agenda pembahasan audit BPK dalam surat yang diterima KPU. Anggota komisi II lain angkat bicara dan ternyata memang tidak ada agenda tersebut.

"Kami terima sms dari kesekjenan DPR pembahasan PKPU, bukan audit BPK," ucap anggota Fraksi NasDem Lutfi.

Hal senada disampaikan anggota F-Demokrat Saan Mustopa yang juga menerima undangan untuk membahas Peraturan KPU, bukan audit BPK seperti disampaikan pimpinan komisi II panjang lebar di awal rapat.

"Tadi pagi kita dapat undangan dari kesekjenan rapat hari ini tunggal soal evaluasi PKPI, maka tidak salah KPU  menunjukan undangan dia siapakan diri rapat membahas PKPU bukan rapat soal iktisar hasil pemeriksaan BPK," ucap Saan.

"Menurut saya lanjutkan saja evaluasi PKPU yang ada dalam agenda kita. Kita agendakan untuk pembahasan hasil iktisar BPK di hari lain," imbuhnya.

Beberapa interupsi lain bermunculan memberikan testimoni yang sama bahwa anggota komisi II diundang untuk membahas Peraturan KPU bukan audit BPK. Setelah perdebatan itu, rapat akhirnya diskorsing untuk salat. (bal/trq)