Soal Amnesti Tapol Papua, Komisi I Undang Panglima TNI, Menlu dan KaBIN

Jakarta - Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan memberikan amnesti dan abolisi terhadap sejumlah tahanan politik Papua. Komisi I DPR pun mengundang Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Menlu Retno LP Marsudi, dan KaBIN Marciano Norman.

Menurut Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya, surat presiden mengenai kebijakan amnesti dan abolisi sudah diterima DPR pada 7 Mei lalu. Surat tersebut sudah dibahas sebelumnya oleh Badan Musyawarah DPR 2 hari kemudian.

"Rapat memutuskan untuk napi tapol Papua diserahkan pada komisi III, tapi terlebih dahulu rapat paripurna Komisi I, Komisi III dan Menko Polhukam," ungkap Tantowi sebelum rapat di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (22/6/2015).

Sebelum paripurna, Komisi I hari ini melakukan konsultasi bersama Panglima TNI, Menlu, dan KaBIN. Rapat digelar secara tertutup untuk melakukan pendalaman terkait tapol Papua.

"Hari ini komisi I mengundang KaBIN, Menlu dan Panglima TNI untuk rapat konsultasi. Memutuskan pendalaman terkait amnesti dan abolisi sebelum rapat dengan Komisi III dan pimpinan DPR," jelas Tantowi.

Menurut Jenderal Moeldoko, saat ini terdapat 31 tapol Papua. Pada tahap pertama, Presiden Jokowi sudah memberikan amnesti terhadap 5 tapol saat berkunjung ke Papua beberapa waktu lalu.

Pemerintah pun kini tengah mengevaluasi terkait pemberian amnesti maupun abolisi terhadap tapol Papua lainnya. Termasuk mengenai pers asing yang juga telah diizinkan masuk ke Papua oleh Jokowi.

"Rapat sekarang ini melihat prospek ke depan seperti apa, kan masih ada 31. Kita evaluasi yang 5 itu, kita lihat tidak ada hal yang negatif. Kita evaluasi terus," tutur Moeldoko di lokasi yang sama.

"Yang dievaluasi itu yang bersangkutan, bukan kebijakannya. Kalau kebijakan Presiden pasti kita dukung, lihat di lapangan juga. Kalau ada kelemahan itu yang kita tutupi," imbuh jenderal bintang 4 itu. (elz/trq)