Jaksa Agung Prasetyo Dukung Revisi UU KPK

Jakarta - Wacana revisi UU KPK kembali bergulir setelah masuk dalam prioritas Prolegnas DPR 2015. Jaksa Agung M Prasetyo mengisyaratkan mendukung revisi UU No 30 Tahun 2002 tersebut.

"Diharapkan dengan revisi akan lebih baiklah," ungkap Prasetyo di Gedung Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jaksel, Jumat (19/6/2015).

Menurut Prasetyo, jika direvisi UU KPK akan lebih baik dari yang ada saat ini. Sayangnya politisi Partai Nasdem tersebut enggan menjawab lebih jauh lagi terkait revisi UU KPK yang mendapat respon negatif dari berbagai kalangan tersebut.

"Jadi kalau revisi ya jadi lebih baik, lebih efektif, untuk bisa dijadikan dasar dan payung hukum untuk pemberantasan tindak korupsi, sangkaan dan pemberantasan," kata Prasetyo.

Wacana revisi UU KPK ini sendiri sebenarnya sudah bergulir sejak tahun 2010 dan diusulkan oleh DPR. Namun setelah beberapa kali dicoba, wacana itu kandas di tengah jalan.

Revisi UU KPK kembali muncul setelah Menkum HAM Yasonna Laoly meminta agar proses pembahasan dipercepat. Terhitung sejak Selasa (16/6), RUU itu resmi masuk prioritas Program Legislasi Nasional (prolegnas) DPR 2015. Politisi PDIP itu berencana mengubah wewenang penuntutan dan penyadapan yang saat ini dimiliki oleh KPK.

Sementara itu Plt Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji meminta agar revisi UU KPK ditunda dulu. Menurutnya jika revisi hanya dilakukan untuk satu atau dua pasal, lebih baik dilakukan melalui Perppu.

"Lebih baik revisi UU KPK ditangguhkan lebih dahulu, mengingat UU KPK sekarang ini sudah cukup baik. Revisi UU KPK terbatas hanya bisa dilakukan secara harmonisasi dengan cara revisi secara bersama atau terintegrasi dengan UU terkait seperti KUHP dan KUHAP atau UU Tipikor atau UU Penegak Hukum seperti MA, Polri dan Kejaksaan," tutur Indriyanto, Jumat (19/6). (ear/dra)