"Semua di-docking. Sudah lah nggak usah ngomongin Dishub lagi. Sudahlah capek," kata Ahok saat dikonfirmasi wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (19/6/2015).
"Saya juga tanya kenapa docking-nya bareng, kalau mau ke kakus bareng juga repot mau buang air besar. Nggak mau diatur. Sengaja supaya saya sewa kali," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita ambil alih, kita lagi cari cara semua kapal diatur menjadi (seperti) TransJakarta, kita lagi cari celah hukumnya," ucap dia.
"Kita lagi cari celah hukumnya peraturan PT ini, sehingga nanti semua kapal dibayar rupiah per mil. Kita panggil operator bikin kapal yang bagus jangan bawa penumpang melebihi kapasitas, karena dibayar rupiah per mil," lanjutnya.
Ahok mengatakan dengan sistem bayaran rupiah per mil, tentu kapal tidak akan membawa penumpang melebihi kapasitasnya. Sebab, semakin banyak penumpang maka bahan bakar yang terpakai juga semakin boros.
"Makin banyak bawa penumpang, makin rugi bahan bakarnya. Sehingga, keamanan terjaga. Kalau sekarang makin banyak penumpang dapat duit lebih banyak, tapi kalau dengan sistem ini nggak bisa," sebut Ahok.
Sekadar informasi, 10 kapal yang melayani masyarakat sekitar Pulau Seribu antara lain Catamaran, Catamaran 2, Catamaran 3, Paus, Kerapu 1, Kerapu 2, Kerapu 3, Kerapu 4, Lumba-lumba 1 dan Lumba-lumba 2. Sedangkan, untuk kapal Kerapu 5 dan 6 hanya beroperasi melayani rute Kali Adem, Penjaringan ke Rusunawa Marunda, Cilincing. (aws/vid)











































