Formappi: Batalkan Dana Aspirasi DPR!

Jakarta - Usulan Program Pembinaan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau yang sering disebut dana aspirasi menuai kritik keras. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang meminta DPR membatalkan program tersebut.

"Ini harus dipikir ulang. Batalkan itu!" kata Sebastian di Gedung Nusantara III, komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6/2015).

Dia mengatakan implementasi program Dana Aspirasi ini bisa memunculkan kerawanan penyalahgunaan. Kemudian, dari sisi penggunaan, bakal menimbulkan kecemburuan bagi anggota DPRD provinsi, kabupaten atau kota.

"Coba bayangin. Kalau DPR sudah oke Rp 20 miliar per anggota. Ya itu DPRD provinsi, kabupaten mau dong. Ikut-ikutan mereka. DPRD provinsi mau Rp 15 miliar, terus DPRD kabupaten mau Rp 10 miliar. Kalau begitu kacau kan dari sisi pengelolaan," tuturnya.

Lanjutnya, persoalan Dana Aspirasi ini menyangkut relasi antara Pemerintah dan DPR sebagai eksekutif serta legislatif. Jika keduanya terlibat dalam implementasi penggunaan anggaran, maka siapa yang akan mengontrol.

"Ini kan proses jelas dan yang dipertanggungjawabkan. Ini soal relasi antara eksekutif dan legislatif. Masalahnya Anda percaya mereka bisa mengontrol? Harus ada yang mengawasi kan," ujarnya.

(hat/trq)