Rusun, Ruang Publik dan Transportasi Jadi Konsentrasi Pemprov DKI

Jakarta - Memasuki usia ke-488 tahun, banyak hal telah berubah dari DKI Jakarta. Sebagai Ibu Kota, Jakarta terus bermetamorfosa dari waktu ke waktu.

Seiring dengan perkembangan, masalah perkotaan kian bertambah. Beberapa di antaranya adalah kemacetan parah, banjir dan masih banyaknya warga yang tinggal di daerah kumuh.

Kini, di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan Wagub DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, sejumlah program utama mereka mulai dijalankan. Salah satu pembangunan yang tengah digalakkan Pemprov saat ini adalah rumah susun (rusun) sebanyak-banyaknya di Ibu Kota.

"Ya memang. Konsentrasi kita, penambahan rusunawa yang banyak, sebanyak-banyaknya," kata Wagub Djarot di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (19/6/2015).

Sebagai bentuk keseriusan dari rencana yang digagasnya bersama Jokowi semasa menjabat sebagai DKI 1, Ahok pun mendampingi Wapres Jusuf Kalla serta Menteri PU Basuki Hadi Muljono meninjau Tanjung Priok dan Kemayoran melalui jalur udara. Ahok menyebut, dari hasil peninjauan itu, JK berpesan agar Pemprov dapat membangun rusun sebanyak-banyaknya di Jakarta.

"Kita sepakat, Pak JK ingin bangun sebanyak mungkin rusun supaya daerah-daerah yang diduduki oleh kawasan kumuh itu bisa kita pindahkan ke tempat tinggal yang lebih bagus. (Pemerintah pusat) Kasih lahan, kita yang akan bangun. PU juga yang dia pakai dana dia untuk bangun," ujar Ahok di Balai Kota, Kamis (18/6).

"Bisa diberikan, dipinjamkan, kita mah nggak masalah lah soal aset. Yang penting fungsi," sambungnya.

JK, kata Ahok, inginnya Pemprov bisa diberi lahan seluas 100 hektar dari pusat. Dengan lahan seluas itu, Ahok pun berencana ingin membangun 500 tower rusun secara bertahap nantinya.

Selain ingin membangun rusun, Djarot juga mengungkapkan fokus kerja Pemprov saat ini terarah untuk memperbaiki sistem transportasi umum yang masih belum benar sepenuhnya. Rencananya, dalam waktu yang tidak lama lagi, Ahok ingin seluruh transportasi kota dapat terintegrasi.

Bahkan, jika armada bus sudah cukup maka dia pun ingin menerapkan sistem pembayaran dengan tarif per kilometer (Rp/Km). Selain itu, Pemprov juga tengah gencar membangun taman ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) di beberapa titik wilayah Ibu Kota.

Tujuannya, agar masyarakat di kelurahan memiliki kesempatan dan sarana untuk saling berkumpul satu sama lain. Melihat antusias warga, Djarot mengatakan pihaknya juga akan menambah jumlah RPTRA.

"(Kami juga akan) Memperluas dan memperbanyak ruang terbuka hijau dan taman-taman. Itu konsentrasi kita," tutup mantan Wali Kota Blitar tersebut. (aws/vid)