"Cuma makan siang aja. Beliau (Luhut) ini kan kader Golkar, pernah menjadi wakil ketua dewan pertimbanagan tapi tak sejalan dengan Ical dia mundur. Tapi kapasitas dia sebagai kader Golkar tetap jalan," ungkap Yorrys dalam jumpa pers di Hotel Crown, Jl Gatot Subroto, Jaksel, Kamis (18/6/2015).
Sayangnya Yorrys enggan mengatakan apa-apa saja yang diperbincangkannnya dengan Luhut. Ia justru menyatakan bahwa sebelum kedua kubu bertemu untuk saling menyerahkan poin-poin perundingan, Yorrys sempat melapor ke JK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun 3 poin yang dimaksud adalah poin-poin dalam MoU islah yang terkait dengan proses penjaringan. Sementara poin ke-4 adalah tentang legalitas pimpinan DPP Golkar yang akan dibawa ke KPU. Itu kesepakatan kedua belah pihak untuk belum akan membahasnya karena proses hukum masih berjalan.
Pertemuan tim penjaringan yang akan kembali digelar besok, Jumat (19/6), diprediksi akan deadlock. Pasalnya menurut Yorrys kubu Ical tidak konsisten dengan membawa pokok perundingan mengatasnamakan Munas Riau. Padahal saat MoU jelas tertulis mereka dari Munas Bali.
"Dari niat awal sudah bertentangan, ditandatangani DPP Munas Bali. Tapi ini kok kalian bawa barang mati (Munas Riau), kan Zombie. Deadlock," jelas Yorrys.
"Ditambah lagi statement Ical bahwa Pilkada nggak penting dan yan berhak tandatangani legalitas KPU itu mereka. Itu mereka berusaha mencederai kesepakatan ini," sambungnya.
Gelagat tidak baik Ical dan kubunya, kata Yorrys, sudah terjadi lama. Bahkan Yorrys menuding Ical ingin mengakuisisi Golkar ke perusahaannya.
"Proses ini terjadi sejak pilpres. Dari awal tidak ingin memikirkan partai tapi lebih pada kepentingan kelompok dan oligarki yang mereka bangun dari tahun 2011. Mereka dulu hajar pak JK, ini kan ada proses panjang yang mereka bangun. Sejak 2009 Aburizal ingin menguasai Golkar. Golkar sudah diakusisi jadi anak perusahaan bakrie, semuanya digaji," tukas Yorrys.
Yorrys pun ingin agar kader-kader Golkar di daerah bisa melihat permasalahan di tubuh partai pohon beringin tersebut dengan bijaksana dan obyektif. Semua, menurutnya, harus memikirkan kepentingan partai, bukan golongan.
"Mereka tidak berfikir partai hanya berpikir kepentingan kelompok. Ini yang nggak boleh. Kader-kader daerah harus memahaminya. Apa yang dikatakan Aburizal dan Idrus tidak untuk partai. Kita harus berpikir obyektif," tutup Yorrys.
(elz/rvk)











































