Di Depan Komisi III, KPK Tegaskan Berhak Angkat Penyidik Sendiri

Jakarta - Komisi III DPR mempermasalahkan kewenangan KPK mengangkat penyelidik sendiri menyusul putusan Hakim Haswandi. Plt Pimpinan KPK, Johan Budi menegaskan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk mengangkat penyelidik sendiri.

"Kami bisa menyampaikan salah satunya adalah putusan sela PN Denpasar yang menangani perkara mantan Bupati Lombok Barat, Zaini Arony. Hakim menyatakan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk mengangkat penyidik dan penyelidik sendiri," kata Johan Budi di Gedung Nusantara II, kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2015).

Johan menjelaskan, pengacara Zaini dalam eksepsinya mempermasalahkan keabsahan penyelidik KPK yang bukan berasal dari kepolisian. Namun, semua eksepsi dimentahkan hakim dengan menyatakan penyelidik KPK di luar kepolisian adalah sah.

Senada dengan Johan, Plt Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki juga menegaskan bahwa KPK memiliki wewenang untuk mengangkat penyelidik di luar kepolisian. Ruki menegaskan, kasus-kasus yang ditangani KPK adalah kasus bertipikal khusus yang menuntut kemampuan lebih para penyelidiknya.

"Kasus yang kami tangani bukan seperti kasus pembunuhan. Kasus yang kami tangani sangat komprehensif, misalkan saja kasus perbankan, maka penyelidik kami harus paham teori-teori dan masalah perbankan sehingga saat naik ke penyidikan sudah siap. Sehingga kasus yang kami tangani menuntut kemampuan lebih dari penyelidik, baik itu IT, perbankan, pajak, dan lainnya," jelas Ruki.

"Dalam UU KPK, penyelidik adalah penyelidik yang diangkat pimpinan KPK, ketika melihat penyelidik harus kembali ke KUHAP, terus penyelidik KPK ini siapa? Terus kita kompare ke UU perikanan, pajak , kehutanan dan yang lain, penyelidiknya bukan polisi dan tidak ada masalah," tegasnya. (kha/rna)