Nurdin Halid: Munas Ancol Ingin Menghancurkan Partai Golkar

Jakarta - Sidang gugatan Partai Golkar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) kembali dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan 24 saksi fakta dan ahli. Sebagai saksi fakta, Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), Nurdin Halid menilai Munas Ancol sangat merugikan Partai Golkar karena cacat hukum.

"Apakah tahu adanya kerugian dari Munas Ancol?" tanya anggota majelis hakim Dasma kepada Nurdin Halid di ruang sidang PN Jakut, Jalan RE Martadinata, Jakarta Utara, Kamis (18/6/2015).

"Sedih, karena ingin menghancurkan partai. Munas Ancol itu cacat hukum," jawab Nurdin.

Nurdin menilai Partai Golkar memeperoleh kerugian besar dengan adanya Munas Ancol yakni citra partai hancur. "Lima tahun lalu, 59 persen kepala daerah berasal dari Partai Golkar dan sekarang tidak menentu, terus belum bisa dipastikan ikut akibat oknum-oknum," jelas Nurdin.

Selain itu, Nurdin juga membeberkan hasil PTUN dan putusan sela PN Jakut. Namun, Partai Golkar kubu Agung tetap melakukan aktifitas politik yang memicu terjadinya konflik horizontal.

"Mereka (kubu Agung) menciptakan konflik horizontal, Musda di Bali diusir, itu menciptakan konflik, pengadilan sudah memerintahkan tidak melakukan aktivitas, ini manusia tidak taat hukum yang mulia," kata Nurdin.

Mantan ketua PSSI ini mengaku usai Munas di Ancol, dia mengumpulkan DPD I dan DPD II yang ikut serta Munas di Bali. Dia mengklaim ketua DPD tidak pernah memberikan mandat ke peserta munas Ancol.

"(Ketua DPD) Tidak pernah hadir, dan tidak pernah memberikan mandat," tegas Nurdin. (tfn/vid)