"No comment dulu ya," kata Bukit saat dikonfirmasi detikcom melalui pesan singkat, Kamis (18/6/2015).
Meski belum memastikan, namun Ahok menyebut ada kemungkinan Bukit akan dicopot dari posisinya saat ini. Hal ini dikarenakan Bukit kurang tegas dalam menindak kendaraan umum yang berhenti sembarangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernyataan Ahok ini memperkuat pernyataan yang pernah diungkapkannya pada Senin (15/7). Kala itu Ahok kecewa karena penertiban Uber Taxi yang tak kunjung selesai. Ahok menyatakan dirinya telah berkali-kali meminta Bukit untuk memberi sanksi tegas, namun tidak juga dilakukan.
"Nanti kalau tidak bisa tegas mungkin diganti Kepala Dishub. Jangankan yang tidak kelihatan seperti taksi Uber, angkot ngetem saja tidak dikasih sanksi kok. Padahal sudah jelas terekam CCTV pelatnya (angkot yang berhenti sembarangan) berapa kok," ujar Ahok.
Selain itu, pemicu lain yang membuat mantan Bupati Belitung Timur tersebut kian geram tak lain tak bukan belum terlaksananya penerapan Eletronic Rapid Pricing (ERP) atau jalan berbayar di dua lokasi. Mengenai pelaksanaan tender perusahaan penyedia teknologi ERP juga, menurut Ahok telah meleset dari awal rencana.
Dishub DKI mulanya dijadwalkan akan melakukan pelelangan pada Juni ini. Akan tetapi, nyatanya hingga kini belum dapat terlaksana.
Seperti diketahui, dua perusahaan asing yang telah menguji coba peralatan ERP di jalur Sudirman-Thamrin dan HR Rasuna Said, yakni Kapsch Holdings (Austria) dan Q-Free (Norwergia). Namun Ahok tidak menutup kemungkinan jika ada perusahaan lain yang menawarkan teknologi lebih canggih dari keduanya bisa menjadi pemenang tender pengadaan ERP. (aws/imk)