"Seharusnya tidak (menteri-menteri menjadi was-was). Seharusnya kan biasa aja," tutur Yuddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2015).
Dia menganalogikan kocok ulang menteri dengan kenaikan kelas siswa sekolah. Menurutnya, bila seorang siswa tak naik kelas maka hadapi saja dengan legowo karena memang rapornya jelek.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menteri adalah pembantu presiden. Maka pembantu yang baik harus sadar diri soal pekerjaannya, tanpa perlu menunggu komando dari sang majikan.
"Menteri juga harus mampu menerjemahkan apa yang jadi arahan visi-misi Presiden. Mesti ngerti, tidak harus diperintah," tuturnya.
Dia menyatakan, laporan kerja menteri harus diserahkan kepada Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara, paling lambat Kamis (18/6). Laporan tersebut tidaklah tebal.
"Laporannya hanya dua halaman," kata dia.
Terlepas dari benar-tidaknya kabar reshuffle kabinet, Yuddy menyatakan hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Jokowi. Evaluasi selalu dilakukan Jokowi terhadap menteri-menterinya.
"Yang pasti presiden butuh bahan tertulis untuk evaluasi dan penilaian. Yang pasti Presiden sangat berhati-hati dalam memberi penilaian kepada para pembantunya. Setelah itu akan ada apa, ya hanya Presiden yang tahu," kata Yuddy. (dnu/imk)











































