Ahok Teken MoU Jamin Nasib Nelayan Jakarta yang Tangkap Ikan di Sumbar

Jakarta - Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Sumatera Barat meneken MoU menyusul keluarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 36/Permen-KP/2014 tentang Andon Penangkapan Ikan. Nota kesepahaman ini untuk menjamin nasib nelayan Jakarta yang mencari ikan di Sumbar.

"Ya kita wajib (menaati) hukumnya ya. Kalau semua provinsi maju kan semua merasakan kemajuanny makanya kita sama nih kerjasama," terang Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2015).

Ahok mengatakan selama ini banyak nelayan dan pengusaha ikan mengambil hasil laut dari Sumbar. Informasi dari Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, kata Ahok, Provinsi Sumbar merupakan pengekspor terbesar ikan tuna.

Selama ini, para nelayan di Jakarta kerap menangkap ikan secara berpindah tempat dan tidak menetap di perairan mana sehingga kerjasama ini sangat diperlukan sebagai dasar payung hukum mereka. Ahok juga memandang kerjasama ini dengan baik karena bisa menguntungkan kedua belah pihak, terutama dalam membantu perekonomian daerah.

Kepala Dinas (Kadis) Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta Darjamuni mengatakan lebih 30 nelayan DKI melaut hingga ke peraiaran Sumbar.

"Intinya untuk melindungi bahwa sampai saat ini kita memang ada sekitar 30 lebih nelayan kita melakukan penangkapan di wilayah Sumbar. Nah dengan adanya MoU itu ditentukan kuota nelayan kita yang boleh menangkap ikan di perairan Sumbar sekitar 50 kapal per tahun. Demikian juga ada 20 kapal Sumbar boleh menjual ikannya ke DKI," kata Darjamuni.

Dia menerangkan alasan di balik para nelayan DKI yang melaut dan mengambil hasil laut hingga ke Sumbar lantaran di Jakarta tidak memungkinkan. Air lautnya juga sudah tercemar sehingga tidak memungkinkan untuk diambil nelayan.

"Memang kita nangkap ke mana-mana kan perairan kita nggak ada. Potensi kita boleh dibilang dikit sekali hasilnya," tutup dia. (aan/nrl)