Soal Golkar, Menkum Yasonna: Harus Sampai Penentuan Kepengurusan

Jakarta - Dua kepengurusan Golkar yang berseteru saat ini sedang menjajaki proses islah parsial demi bisa ikut Pilkada serentak. Menkum HAM Yasonna Laoly mengimbau agar dua pihak Golkar ini bisa islah secepatnya sehingga menentukan kepengurusan yang berhak tanda tangan untuk Pilkada.

"Sebaiknya harus supaya sampai ke penentuan kepengurusan. Supaya bisa menandatangani siapa nanti. Begitu ya," kata Yasonna usai rapat dengan Baleg di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/6/2015).

Sebagai pemerintah, Kemenkum HAM hanya akan mengesahkan kepengurusan yang sudah tidak memliki konflik. Maka, kesepakatan islah antara dua pihak yang berseteru ini diperlukan.

"Jadi, kalau mereka sudah sepakat kepengurusannya. Nanti kirim ke kita, nanti kita sahkan," sebut politikus PDIP itu.

Lanjutnya, islah sebagai satu-satunya cara di luar jalur hukum jika memang kader partai beringin itu ingin ikut dalam Pilkada.

"Yah, kita mendorong saja. Supaya ada perdamaian yang baik, supaya semua rukun-rukun ya kan. Supaya bisa mencalonkan itu kepala daerah, ya kita dorong saja," tutur dia.

(hat/bag)